Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Iyeth Bustami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kota Dumai. Desakan ini muncul setelah adanya laporan dugaan pencemaran sungai dan perairan pesisir akibat limbah industri yang tidak dikelola dengan baik.
Iyeth menegaskan bahwa pertumbuhan investasi dan industri tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun keselamatan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Baca Juga : Pendapatan Artis dari Royalti Menurun, LMKN Diminta Transparan
“Fokus utama kami adalah merespons keresahan masyarakat terkait krisis lingkungan di Dumai. Kita mendukung investasi, tetapi jangan sampai ada perusahaan yang beroperasi dengan mengorbankan hajat hidup masyarakat dan merusak lingkungan. Kepatuhan terhadap AMDAL harus diawasi secara ketat,” ujar Iyeth, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga : Kebakaran Kilang Pertamina Dumai Terulang, Iyeth Bustami Dorong Percepatan Perluasan Buffer Zone
Legislator asal daerah pemilihan Riau itu menyoroti buruknya tata kelola limbah industri yang dinilai telah memicu kerusakan ekosistem, mulai dari rembesan bahan kimia ke kawasan hutan bakau hingga matinya biota laut di wilayah pesisir.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan lokal yang kini semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan akibat perairan yang tercemar.
Baca Juga : Desak Audit Impor Migas AS, DPR: Jangan Bebani Rakyat
“Jika pencemaran ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Nelayan kehilangan penghasilan dan sumber air bersih warga terancam. Lingkungan industri harus selaras dengan perlindungan ekologi, bukan malah menjadi sumber bencana bagi warga sekitar,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Dukung Bersyarat Rencana PLTN, Ratna Juwita: Jangan Gegabah dan Abaikan Energi Terbarukan Lain
Sebagai anggota komisi yang membidangi lingkungan hidup dan investasi, Iyeth menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat guna mendorong penguatan pengawasan terpadu terhadap aktivitas industri di Dumai.
Ia juga meminta adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap dugaan pelanggaran lingkungan dapat ditindak secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Baca Juga : Ratusan Warga Dairi Gelar Aksi Tolak Izin Lingkungan Baru PT DPM, Kantor DPRD Kosong
“Kita harus memastikan Dumai tidak hanya maju sebagai kota industri, tetapi juga tetap menjadi kota yang bersih dan sehat. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan limbah harus diberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Baca Juga : Masyarakat Dairi Siapkan Gugatan Pembatalan Adendum AMDAL PT DPM
(LS/Nusantaraterkini.co)
