Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Azis Subekti, menilai perdebatan mengenai pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah perlu dipahami secara lebih utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kondisi ekonomi nasional.
Menurut Azis, dalam beberapa pekan terakhir ruang publik diwarnai dua isu utama, yakni nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.800 per dolar AS serta pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen pada Triwulan I 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
“Persoalan muncul ketika angka dibaca secara terpisah dari konteksnya. Ketika statistik diperlakukan seperti vonis, bukan sebagai pintu masuk untuk memahami kenyataan yang lebih utuh,” ujar Azis, Senin (1/6/2026).
Baca Juga : Anggota DPR RI Marwan Jafar Desak Mabes Polri Tangani Tuntas Kasus Kekerasan Seksual Santriwati di Pati
Ia menjelaskan, meskipun konsumsi pemerintah tumbuh tinggi pada awal tahun, kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi pemerintah hanya sekitar 6,7 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 54 persen.
“Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis berarti kontribusinya paling besar. Sebuah komponen dapat tumbuh paling cepat, tetapi belum tentu menjadi penopang utama ekonomi,” katanya.
Azis mengutip pendekatan source of growth BPS yang menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 2,94 poin terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, investasi memberikan kontribusi sekitar 1,79 poin dan konsumsi pemerintah sekitar 1,26 poin.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada belanja negara, melainkan ditopang oleh kombinasi aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan kebijakan pemerintah.
“Kekuatan terbesar Indonesia berada pada pasar domestiknya sendiri. Pada jutaan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pedagang, petani, nelayan, pekerja, hingga pelaku UMKM,” ujarnya.
Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa optimisme terhadap kekuatan domestik tidak boleh membuat Indonesia mengabaikan dinamika global. Ia menilai pergerakan nilai tukar, arus modal, pasar obligasi, hingga sentimen investor saat ini saling terhubung dan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga : Soal Perjalanan ke Luar Negeri, Gerindra: Prabowo Jaga Keseimbangan Geopolitik
“Pasar modern tidak hanya membaca angka. Ia membaca disiplin, konsistensi, dan kredibilitas sebuah negara,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pasar dan rakyat memiliki fungsi yang berbeda namun sama-sama penting bagi perekonomian.
“Pasar menyediakan modal dan likuiditas, sementara rakyat menyediakan permintaan dan daya tahan ekonomi. Kesalahan terbesar adalah memilih salah satu dan mengabaikan yang lain,” ujar anggota Komisi II DPR tersebut.
Baca Juga : Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dikritik di Tengah Tantangan Ekonomi, Gerindra Beri Pembelaan
Ke depan, Azis menilai tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas rupiah atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Yang lebih penting adalah meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penguatan UMKM, modernisasi koperasi, peningkatan akses teknologi bagi petani dan nelayan, serta pengembangan industri bernilai tambah.
“Ketika pasar memberikan penilaian, Indonesia harus mendengarkannya dengan cermat. Tetapi ketika menentukan arah masa depan, jangan pernah lupa siapa yang selama ini menjaga roda ekonomi tetap berputar. Pada akhirnya, pasar memang menilai, tetapi rakyatlah yang menentukan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
