Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Firman Soebagyo: Perbedaan Awal Ramadan Bukan Kegagalan Pemerintah

Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Anggota DPR Firman Soebagyo, Rabu (18/2/2026), menegaskan, perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak boleh dipelintir menjadi isu politik yang menyudutkan negara. (foto:istimewa)

Nusantaraterkini.coJAKARTA—Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo, Rabu (18/2/2026), menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak boleh dipelintir menjadi isu politik yang menyudutkan negara, apalagi Menteri Agama. Sebab, menurutnya, perbedaan tersebut bukanlah kegagalan pemerintah.

Firman menjelaskan, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui mekanisme sidang isbat yang memadukan metode hisab dan rukyat. Sementara Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026 karena menggunakan metode hisab global dengan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Baca Juga : Firman Soebagyo Dukung Penyesuaian Harga Pertamax, Sebut Langkah Rasional Jaga APBN

“Perbedaan ini bukan jegalan, bukan rekayasa, apalagi kegagalan pemerintah. Ini murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang sudah lama dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriah,” tegas Firman, di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga : Soroti Penolakan Bantuan Beras, Firman Soebagyo: Jangan Hanya Ganti Beras Bantuan Bermasalah, Bulog Harus Benahi Sistem

Menurutnya, publik harus memahami bahwa negara memiliki kewajiban menetapkan satu rujukan nasional demi kepastian hukum dan ketertiban umat. Rujukan itu adalah keputusan sidang isbat yang digelar secara terbuka dan melibatkan ormas-ormas Islam, para ulama, serta ahli astronomi.

“Kalau ada pihak yang menyalahkan pemerintah atau Menteri Agama, itu lebih karena ketidaktahuan terhadap prosesnya. Sidang isbat bukan keputusan sepihak. Ini proses ilmiah dan keagamaan yang sah dan konstitusional,” ujar Firman.

Baca Juga : Diplomasi Parlemen: Strategi DPR RI Menjadi Jembatan Perdamaian di Tengah Gejolak Global

Firman juga menegaskan bahwa kritik tentu boleh disampaikan, namun tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap negara dan otoritas keagamaan pemerintah

Baca Juga : Kurniasih Mufidayati: Pendidikan Bukan Sekadar Sistem, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa

“Pemerintah, termasuk Menteri Agama, wajib siap menjelaskan dan mengedukasi masyarakat. Tapi jangan sampai perbedaan ini dipolitisasi atau dijadikan alat adu domba umat,” katanya.

Ia mengingatkan, Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar jurang perbedaan.

Baca Juga : Mempertahankan Hegemoni Beringin: H Obon Diprediksi Jadi Figur Kuat Duduki Ketua DPD Golkar di Paluta

“Yang paling penting, umat Islam harus saling menghormati perbedaan ini karena berangkat dari keyakinan dan metodologi masing-masing. Jangan mengaburkan esensi Ramadan dengan polemik yang tidak produktif,” pungkas Firman.

Baca Juga : Tanggapi Lagu Viral Mas Bahlil Ganteng, Sekjen Golkar: Menghibur, Bukan Body Shaming

Firman pun mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana memperkuat ibadah, toleransi, dan persaudaraan.

“Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.  

(LS/Nusantaraterkini.co)