Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berkolaborasi dengan ICRAF Indonesia dalam menyusun dokumen perencanaan strategis berbasis data (evidence-based), Rabu (11/3/2026). Kolaborasi ini guna memperkuat tata kelola hutan dan ketahanan pangan di kawasan UPTD KPH Lalan Mendis.
Sinergi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologi lahan gambut dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang menyerap aspirasi warga di tingkat tapak. Fokus utamanya adalah mengimplementasikan Resource Management Plan pada empat wilayah kunci—Mansal, Kepayang, Sembilang, dan Morobang—dengan memastikan aktivitas pertanian tidak merusak bentang alam asli.
Baca Juga : Resmikan SLB dan SMA Negeri Hayza Nur Ilmi, Herman Deru Prioritaskan 50% Siswa Kurang Mampu
“Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk membangun sinergitas pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Kami mengapresiasi dukungan ICRAF dalam menghubungkan perencanaan makro nasional ke tingkat detail yang lebih operasional di lapangan,” ujar Plh Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel, Pramoe Prabowo, saat diwawancarai langsung.
Baca Juga : Pekan Pertama Juni 2026, Pemprov Sumsel Cairkan Gaji Ke-13 untuk 30.588 ASN
Pramoe menjelaskan kolaborasi ini juga menyasar penguatan regulasi perhutanan sosial agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk ketahanan pangan tanpa membuka area hutan baru. Hal ini sejalan dengan upaya daerah melakukan revisi aturan agar tetap relevan dengan kebijakan pusat.
Di sisi lain, Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana mengungkapkan jika keterlibatan ICRAF memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data akurat dan masukan riil dari pemangku kepentingan di lokasi. Strategi ini diharapkan mampu mempertemukan arahan pemerintah pusat dengan kebutuhan unik di sub-bentang lahan Lalan Mendis.
“Kami mengembangkan rencana manajemen yang lebih operasional dan tidak hanya mengikuti templat nasional. Melalui pendekatan partisipatif, dokumen ini diharapkan menjadi solusi konkret yang menyatu dengan sistem kerja di KPH,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Staf KPH Wilayah II Lalan Mendis, Andri Abbas mengingatkan jika 80 persen wilayah kerja mereka adalah lahan gambut, sehingga intervensi dari ICRAF dalam mengarahkan kelompok agroforestri sangat krusial.
“Dengan dukungan data dari ICRAF, kami mengarahkan 16 kelompok perhutanan sosial untuk tetap menanam pohon berkayu. Tujuannya jelas, yakni memaksimalkan ekonomi masyarakat tanpa mengubah bentang alam agar ekosistem gambut tetap lestari,” pungkasnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
