Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat sekaligus memperkuat fondasi negara.
Baca Juga : BBM Non-Subsidi Naik, Herman Khaeron Nilai Pemerintah Tetap Lindungi Daya Beli Rakyat
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Herman, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga : Herman Khaeron Apresiasi Langkah Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Komoditas Impor
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen memang cukup menantang di tengah ketidakpastian global. Namun, menurutnya, target tersebut tetap realistis apabila dijalankan dengan strategi yang agresif dan konsisten.
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
Baca Juga : Handi Risza: Target Ekonomi Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujarnya.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
Herman juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Menurutnya, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci penting menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong hilirisasi industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Baca Juga : Realisasi Investasi Sumsel Triwulan I 2026 Tembus Rp12,96 Triliun, PMDN Jadi Penopang Utama
Selain itu, Herman menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70–90 dolar AS per barel cukup realistis di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Meski demikian, ia berharap harga energi global dapat kembali stabil apabila situasi internasional membaik.
Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya serta pengolahan energi berbasis sampah.
Herman juga menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi. Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Tak hanya itu, Herman mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegas Sekjen Partai Demokrat ini/
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberi ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurutnya, sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global dan menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
