Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Inflasi Bahan Pangan Lampaui Kenaikan Gaji ASN, DPD Ingatkan Pemerintah soal Stabilitas Nasional
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Harga bahan pangan pokok yang terpantau masih bergejolak per Februari 2024 mencapai 8,48% secara tahunan atau year on year.
Baca Juga : Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.650, Warga Padangsidimpuan Keluhkan Beban Ekonomi
Inflasi ini telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang rata-rata naik 4,9% selama lima tahun terakhir.
Baca Juga : Konsumen Zona Euro Was-was Inflasi Tetap Tinggi Akibat Lonjakan Harga Minyak
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta Pemerintah, khususnya kementerian terkait kembali fokus melakukan pengendalian terhadap inflasi Volatile food setelah melaksanakannya pemilu.
"Proses pemilu hampir usai, kami harap menteri atau pejabat pemerintahan yang terkait dengan urusan pangan dan perdagangan untuk kembali fokus bekerja. Inflasi pangan yang berlebihan di tengah proses politik saat ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional," ujarnya, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga : Jaga Stabilitas Harga, Bulog Sumsel Babel Optimalkan Penyaluran Beras SPHP
Pemerintah, kata Sultan, harus segera melakukan hal-hal taktis untuk memastikan harga pangan bisa kembali normal hingga bulan Ramadhan nanti. Isu kenaikan harga pangan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat.
Baca Juga : Sumut Inflasi 4,35 Persen pada Mei 2026: Emas Perhiasan dan Tomat Jadi Pemicu Utama
"Kita memiliki banyak pengalaman sejarah dengan fenomena ekonomi yang selalu memicu terjadinya demonstrasi massa dalam waktu lama. Dan peristiwa sosial politik yang rentan tersebut selalu diawali oleh persoalan ekonomi nasional," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berkoordinasi dalam memantau perkembangan produksi, stok dan harga bahan pangan pokok di setiap daerah. Upaya ketahanan pangan dan ketahanan nasional harus dibangun secara fundamental sejak dari tingkat desa.
Baca Juga : Tuntut Gaji Pegawai PDAM Mual Nauli Dibayar, Ribu Simatupang Lakukan Aksi Tunggal Di Kantor Bupati Tapteng
"Kita ingin daerah dan Desa dijadikan benteng ketahanan pangan nasional yang paling depan. Sehingga, ke depannya setiap daerah harus mandiri membangun lumbung pangan bagi masyarakatnya," tandasnya.
Baca Juga : Gaji, Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Naik!
(cw1/nusantaraterkini.co)
