Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio menilai penetapan tersangka terhadap eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pria yang akrab disapa Hensa itu mengungkapkan, sejak awal dirinya telah memperkirakan adanya kemungkinan penghentian sementara program MBG oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, langkah tersebut membutuhkan alasan yang kuat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari diri dia sendiri,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Baca Juga : Hensa Usul MBG Dihentikan Sementara Usai Kasus Dadan: Selamatkan Fiskal, Perbaiki Program
Menurutnya, MBG merupakan program unggulan pemerintah sehingga penghentian secara langsung berpotensi menimbulkan konsekuensi politik. Karena itu, diperlukan faktor eksternal yang dapat menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi maupun penghentian sementara program tersebut.
“Artinya, dia tidak bisa menghentikan itu karena itu flagship programnya dia. Harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menghentikan MBG,” katanya.
Baca Juga : Dituding Jual Beli Titik SPPG, Ini Kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto
Di sisi lain, Hensa menilai penghentian sementara program MBG dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo. Selain menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, langkah tersebut juga dinilai dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara.
Baca Juga : Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Optimalkan Penyerapan Lewat Program MBG
“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan BGN dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Baca Juga : Dilantik jadi Kepala BGN, Nanik S. Deyang Tekankan Efisiensi dan Refocusing Penerima Manfaat Program MBG
“Nah, penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bisa jadi akan dihentikan mungkin untuk sementara waktu,” ujarnya.
Hensa berpendapat, penghentian sementara program tersebut justru dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Dengan demikian, program MBG dapat dijalankan kembali pada masa mendatang dengan perencanaan yang lebih matang dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, misalnya mendekati Pemilu, tanpa hari-hari ini harus membebani fiskal,” katanya.
Dalam konteks komunikasi politik, Hensa juga menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga persepsi publik terhadap program MBG melalui strategi komunikasi yang tepat. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program tidak serta-merta mengurangi nilai politik dari program tersebut.
Ia menambahkan, meskipun MBG menjadi program unggulan Presiden Prabowo, keberadaan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program telah dibentuk sejak pemerintahan sebelumnya.
“Walaupun MBG adalah program flagship Presiden, tapi di tangan yang tepat spindoctoring bisa dilakukan. Apalagi, BGN kan lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya,” pungkasnya
(LS/Nusantaraterkini.co)
