Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penggelembungan harga (markup) dalam proyek bernilai sekitar Rp1,1 triliun tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman, menjelaskan bahwa tersangka diduga secara sengaja menaikkan harga setiap unit motor listrik agar mendekati batas anggaran yang telah disiapkan dalam proyek pengadaan.
Menurut penyidik, dugaan pelanggaran tidak hanya terkait markup harga. Andri juga disebut terlibat dalam pengondisian dokumen pengadaan, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga nilai pengadaan yang ditetapkan hampir menyamai pagu anggaran yang tersedia.
Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
"Kejagung menilai proses penyusunan HPS tersebut tidak dilakukan secara wajar dan berpotensi menghilangkan mekanisme persaingan sehat yang seharusnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif," katanya, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Dalam penyelidikan, terungkap bahwa komunikasi antara tersangka dan pihak terkait pengadaan telah berlangsung sejak Februari 2025, bahkan sebelum proses tender resmi dimulai. Saat itu, PT YAT disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif yang menjadi salah satu syarat penting dalam pengadaan.
"Untuk memenuhi persyaratan administrasi, tersangka diduga bekerja sama dengan pihak lain dan melakukan langkah akuisisi terhadap sebuah perusahaan yang dinilai dapat menunjang proses pengadaan tersebut," bebernya.
Baca Juga : Kejagung Ungkap Penyebab Eks Kepala BGN Tersangka, Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG
Tak hanya itu, Kejagung juga menemukan dugaan manipulasi dalam proses serah terima barang. PT YAT disebut telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen berdasarkan dokumen yang menyatakan seluruh motor listrik telah dirakit dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan.
Namun hasil penyelidikan menunjukkan sebagian kendaraan yang disediakan tidak sesuai dengan standar teknis maupun kebutuhan operasional BGN. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penyidik mendalami potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Sebagian besar motor listrik hasil pengadaan itu saat ini masih tersimpan di sejumlah gudang di kawasan Sentul, Bogor. Meski demikian, penyidik menyatakan tidak seluruh kendaraan akan disita karena sebagian masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Baca Juga : Komisi IX DPR Kaget Ada Pengadaan Motor Listrik hingga TV di BGN, Irma: Kalau Dibahas Pasti Kami Tolak
Atas dugaan tindak pidana tersebut, Andri Mulyono dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta telah ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
(Dra/nusantaraterkini.co)
