Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sumatera Utara (IMP-Sumut) menggelar unjuk rasa di Jalan Dr Mansyur, Kecamatan Medan Baru, Selasa (28/10/2025).
Dalam aksinya, mereka menyerukan penghentian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Baca Juga : Mahasiswa Papua di Medan Gelar Protes Pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh BBKSDA
Wakil Ketua IMP-Sumut, Aris Tage, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap berbagai persoalan yang masih membayangi masyarakat di wilayah asal mereka. Aris menilai, Papua kini tengah menghadapi krisis multidimensi mulai dari pelanggaran HAM, krisis demokrasi, hingga krisis ekologis dan budaya.
“Papua hari ini bukan hanya menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM berat, tapi juga kehilangan ruang hidup dan identitas budayanya,” ujar Aris.
Mereka juga menyoroti sederet persoalan yang dianggap belum terselesaikan di Papua, di antaranya pembungkaman ruang demokrasi, kriminalisasi aktivis, masifnya operasi militer, serta perampasan ruang hidup masyarakat adat. Mereka juga menyesalkan berbagai bentuk pelecehan terhadap budaya lokal yang dinilai kian marak.
Salah satu kasus, ungkap Aris, dugaan pembunuhan terhadap 14 warga sipil di Intan Jaya pada 15 Oktober 2025. Menurut Aris, peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa kekerasan terhadap warga sipil masih terus terjadi.
“Tragedi di Intan Jaya membuktikan bahwa kekerasan belum berhenti. Pemerintah harus berani membuka penyelidikan secara transparan dan independen,” tegasnya.
Selain isu kemanusiaan, mereka juga menyoroti krisis ekologis yang terjadi di wilayah Anim Ha, Merauke, krisis tersebut, jelas Aris, akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni food estate. Mereka menilai, proyek tersebut justru memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Pembabatan hutan atas nama proyek nasional justru menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Ironisnya, aparat militer turut mengawal proyek itu,” ujar Aris.
IMP-Sumut juga mengecam tindakan represif aparat dalam aksi damai di Papua pada 15 Oktober 2025, yang berujung pada penangkapan empat aktivis. Menurut mereka, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Penangkapan aktivis hanya karena menyuarakan keadilan adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak-hak demokrasi warganya,” katanya.
Baca Juga : IMP Sumut: Militer di Papua Perparah Krisis Kemanusiaan dan Lingkungan
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, IMP-Sumut meminta pemerintah agar membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat bagi masyarakat Papua. Mereka berharap, semangat persatuan yang diwariskan Sumpah Pemuda dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi.
"Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momen untuk memperkuat persatuan dengan mendengar suara rakyat termasuk rakyat Papua,” tutur Aris.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
