Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal, mendorong pemerintah menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ia optimistis program tersebut mampu mengembalikan kejayaan industri perikanan Papua sekaligus menjadikan wilayah itu sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.
Robert menyebut terdapat tiga kawasan strategis yang dinilai layak menjadi prioritas pembangunan KNMP, yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.
Baca Juga : Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Menurutnya, ketiga wilayah tersebut memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, terutama komoditas tuna sirip kuning atau yellowfin tuna, namun hingga kini belum tersentuh program nasional tersebut.
Baca Juga : Senator Papua Apresiasi Film Dokumenter Anak Muda tentang Realitas Masyarakat Adat
“Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” ujar Robert, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, kawasan tersebut tidak hanya strategis sebagai sentra produksi perikanan, tetapi juga memiliki posisi penting sebagai wilayah terluar negara berbasis masyarakat nelayan.
Baca Juga : Kampung Nelayan Merah Putih di Langsa Rampung 100 Persen, Tinggal Tunggu Serah Terima KKP
Robert mencontohkan Pulau Mapia di Kabupaten Supiori yang jaraknya lebih dekat ke Palau dibanding ke Biak. Menurutnya, pembangunan kampung nelayan di wilayah itu penting untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ,” tegasnya.
Selain tuna, wilayah tersebut juga kaya akan sumber daya laut lain seperti cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung kejayaan industri perikanan Papua pada masa lalu melalui keberadaan PT Biak Mina Jaya milik Jayanti Group yang pernah beroperasi pada 1999 hingga 2003. Kala itu, perusahaan pengalengan ikan tersebut mampu menyerap ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur.
Robert juga mengingat keberadaan PT Usaha Mina di Sorong yang dahulu mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang sebelum akhirnya berhenti beroperasi setelah mengalami restrukturisasi perusahaan.
“Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional,” katanya.
Di sisi lain, Robert turut menyoroti maraknya praktik illegal fishing di kawasan perairan terluar Papua akibat lemahnya pengawasan. Ia meminta pemerintah menempatkan basis kapal pengawasan permanen yang terintegrasi dengan program KNMP.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan,” ujarnya.
Robert menilai pembangunan KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, serta Biak Numfor-Supiori dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan industri perikanan Papua. Ia berharap pemerintah segera mengoreksi ketimpangan pembangunan karena hingga kini belum ada satu pun dari 65 lokasi KNMP yang dibangun pemerintah berada di Papua.
“Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
