Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menjawab peluang pihaknya bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut mungkin saja PDIP bergabung di kabinet Prabowo-Gibran.
Menanggapi itu, Pengamat Politik Herlambang Wiratraman, mengatakan jika hal tersebut terjadi maka akan membuat masyarakat skeptis terhadap partai politik.
Baca Juga : Sah! Nanik S. Deyang Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
Herlambang yang juga peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan, pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo. Sebab, hal itu berbanding terbalik dengan realita masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
Baca Juga : Syahganda Nainggolan: Jumhur Hidayat di Kabinet Prabowo Setara 10 Menteri Peninggalan Jokowi
“Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” katanya.
Kebohongan yang dimaksud Herlambang adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat dimulainya Pemilu 2024.
Baca Juga : Kritik DPR Dinilai Lemah, Firman Soebagyo: Pengawasan Harus Demi Kepentingan Rakyat
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Hasto pada 14 Februari 2024.
Baca Juga : Pujakesuma Bersatu Komitmen Dukung Program Prabowo-Gibran untuk Rakyat
Herlambang Wiratraman mengatakan, dalam situasi tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, masyarapat sipil punya andil yang lebih besar ketimbang partai politik.
“Kita bisa menyaksikan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai politik saat ini,” kata dia.
Baca Juga : Prabowo Sebut PDIP di Luar Pemerintahan Penting untuk Jaga Demokrasi
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, menyerahkan keputusan terkait itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden apa pun (keputusan) karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi, termasuk untuk menteri-menteri," kata Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan.
Aher hanya memastikan pihaknya siap mengawal kepemimpinan Prabowo-Gibran.Dia mengungkit langkah partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah diikuti struktur partai di daerah.
"Ya, artinya kita tetap akan menjadi bagian dari KIM Plus dan sudah menjadi bagian ya di daerah. Di (Pilkada) Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain, begitu pula di pusat," ujarnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
