Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan menilai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet sebagai langkah tepat Prabowo.
Menurutnya, value aktivis dan pimpinan buruh dengan enam juta anggota itu setara dengan 10 menteri.
Baca Juga : Resmi: Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH dan Hasan Nasbi jadi Penasihat Khusus
"Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Tujuannya sekaligus untuk optimalisasi kinerja Kabinet," ujar Syahganda pada Diskusi Media BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bekerja sama dengan MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga : Kunjungan ke Kebun Sawit, Jumhur Hidayat: Tirulah Cargill Dalam Hubungan Industrial
Menurut Syahganda, sejak awal masa kepemimpinannya, Prabowo menyadari tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya. Ia menyebut Prabowo kerap memberi sinyal soal beratnya kondisi yang dihadapi, termasuk dalam konteks tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Masuknya Jumhur Hidayat diyakini bakal mengimbangi kekuatan tersebut. Dalam posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Syahganda menilai Jumhur akan berperan signifikan dalam struktur kabinet baru.
Baca Juga : Tokoh Lintas Sumatera Minta Presiden Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
“Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Jokowi,” kata Syahganda.
Baca Juga : PUI Sinergi dengan Great Institute Kawal Program Kerakyatan Prabowo
Ia juga menyebut Jumhur sebagai figur yang sulit dipengaruhi kepentingan tertentu. Pengangkatan Jumhur, lanjutnya, sudah melalui proses komunikasi sejak 2024 dan kembali dibahas pada Maret 2026 sebelum akhirnya dilantik.
Syahganda melihat komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah figur dari era Joko Widodo kini mulai beradaptasi dengan kepemimpinan baru. Ia menyebut para menteri tersebut bertransformasi mengikuti arah kebijakan presiden saat ini.
Baca Juga : Buntut Kasus Gus Miftah, Komunikasi Publik Jajaran Kabinet Prabowo Perlu Dievaluasi
“Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat kayaknya memang juga nggak dianggap Kapolri ini,” tutur Syahganda.
Baca Juga : Soal Kabinet Obesitas Prabowo, Pengamat: Waktu 100 Hari untuk Evaluasi
Dalam forum yang sama, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle kabinet selalu memunculkan perdebatan. Ia menyebut sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi membuat pembagian kursi kabinet menjadi konsekuensi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.“Penunjukan menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia juga menyoroti dinamika perang opini yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Menurutnya, arus informasi dan narasi di ruang publik dapat membentuk ketidakpercayaan jika tidak dikelola dengan baik.
Diskusi ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi MediaTrust.Id, Edy Mulyadi, dan dihadiri sejumlah jurnalis, youtuber, serta pengamat politik.
(Akb/nusantaraterkini.co)
