Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan dua strategi besar dalam rangka menyambut bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045.
Penjabat (PJ) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan pihaknya kian optimis menyambut bonus demografi dengan dua strategi besar ini. Dia menyebut, bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045 pada saat itu sekira 68 persen masyarakat Indonesia merupakan usia produktif dan harus dimanfaatkan dengan baik.
Baca Juga : Pemprov Sumut dan Pemko Tanjungbalai Patroli Daerah Perbatasan, Jaga Pintu Masuk dari Ancaman Narkoba
“Untuk itu, Pemprov Sumut fokus pada dua strategi besar. Pertama menyiapkan kesehatan sumber daya manusia, dan kedua menyiapkan kualitas sumber daya manusianya,” kata Hassanudin dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (26/3/2024).
Baca Juga : IKKT Pragati Wira Anggini Pecahkan Rekor MURI Vaksinasi Campak Dewasa Terbanyak
Hassanudin menyebut ada berbagai tantangan dalam menyambut bonus demografi. Dia menegaskan bahwa untuk itu perlu dipersiapkan peningkatan pendidikan, sistem informasi layanan pasar kerja, perlindungan pekerja, ketahanan pangan, kualitas jaminan sosial, peningkatan layanan kesehatan.
“Hal tersebut harus dipersiapkan secara berkelanjutan atau berkesinambungan, serta membutuhkan peran serta semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga : Dispora Sumut Rancang Sport Center Jadi Kawasan Kota Baru Berbasis Bisnis
Menurutnya, stunting merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, agar terwujud visi Indonesia Emas 2045. Dia mengatakan saat ini angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 18,9 persen.
Baca Juga : Polda Sumsel Sita 11.443 Ekstasi dan 1,3 Kg Sabu Siap Edar di Palembang Lewat Ekspedisi Resmi
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan tim pendamping. Dia menilai tim pendamping cukup efektif menurunkan angka prevalensi stunting.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
Selain itu, pihakny juga mendorong penggunaan anggaran dana desa untuk program penurunan stunting. Menurutnya, selama ini dana desa belum terlalu menyentuh program stunting.
“Saya mendorong, dan saya sudah masukkan ke dalam Musrenbang, bahwa kepada desa harus didorong mengalokasikan dan kami siap memberikan pendampingan,” jelasnya.
Baca Juga : Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menjelaskan penurunan prevalensi Sumut cukup baik yaitu 2,2 persen. Namun, kata dia, Pemerintah Pusat berharap angka tersebut masih bisa ditingkatkan.
Apalagi, lanjutnya, Sumut merupakan salah satu dari lima provinsi yang menjadi fokus penurunan stunting oleh pemerintah.
“Sumut masuk jadi fokus, bukan karena prevalensinya tinggi, tapi karena jumlah penduduknya yang besar secara nasional, jadi apabila lima provinsi dengan jumlah penduduknya yang besar ditekan, maka akan mempengaruhi prevalensi stunting, kita pun akan mengejar strategi jangka pendek yang menyasar ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun,” kata Tavip.
(HAM/nusantaraterkini.co)
