Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Prabowo Buat Kebijakan Keterlibatan Ekspatriat di BUMN, Pengamat: BUMN Bisa Naik Kelas, Tapi Harus Selektif

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: dok Instagram/@prabowosubianto)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan dengan membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lalu apakah dengan penunjukkan ekspatriat untuk mengelola BUMN bisa memperkuat profesionalisme, atau justru sebaliknya bisa berisiko jika tidak dikelola dengan tepat.

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto, menilai kehadiran ekspatriat bisa membantu BUMN Indonesia naik kelas dan bersaing di pasar global.

Baca Juga : Figur Dony Oskaria Diharapkan Perkuat Sinergi Kelembagaan dan Efektivitas Transformasi BUMN

“BUMN kita harus bisa menjadi pemain bukan cuma kelas lokal, tapi juga kelas regional, bahkan global. Model seperti Temasek atau Khazanah juga mempekerjakan ekspatriat, bahkan mantan CEO perusahaan dunia seperti Shell dan Volvo,” kata Toto, Jumat (17/10/2025).

Ia berpendapat, alasan utama penggunaan ekspatriat adalah kebutuhan akan keahlian (expertise) yang masih terbatas di dalam negeri.

Namun, Toto pun mengingatkan agar pemilihan ekspatriat dilakukan secara selektif.

“Yang penting, ekspatriatnya bukan sekadar asal ekspatriat. Kalau kualitasnya tidak baik, justru tidak akan membawa BUMN kita naik kelas,” ujarnya. 

Ia menambahkan, tantangan lain adalah perbedaan budaya kerja. Karena itu, menurutnya, baik ekspatriat maupun pekerja Indonesia perlu saling menyesuaikan.

Baca Juga : Menkeu Purbaya Bongkar sejak 2018 Pertamina Janji Bangun 7 Kilang Baru Ternyata Zonk, Malah Kilang yang Ada 'Dibakar'!

Dimana ekspatriat perlu memahami budaya Indonesia, sementara pekerja lokal juga harus siap beradaptasi dengan budaya internasional.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mmenegaskan, selama penunjukan tersebut didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka kebijakan itu tidak menjadi masalah.

“Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidak tersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy.

Namu begitu, Keponakan Menko PMK Muhaimin iskandar ini mengingatkan, BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” imbuhnya.

Baca Juga : Danantara dan GEM asal China Kerja Sama Proyek Smelter Nikel 1,42 Miliar Dolar AS

Lebih lanjut, Rivqy menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa catatan. Pemerintah, katanya, harus memastikan mekanisme pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” pungkas legislator dapil Jatim ini.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau WNA kini dapat memimpin BUMN. Ia mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional.

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalankan standar bisnis internasional. Dia mengatakan telah meminta manajemen Danantara tidak ragu-ragu mencari talenta terbaik internasional untuk menjalankan BUMN.

Baca Juga : Legislator Sartono Minta BUMN Fokus ke Core Bussiness

"Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Prabowo pun blak-blakan sudah mengubah regulasi agar ekspatriat bisa memimpin BUMN."Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.

(cw1/nusantaraterkini.co)