Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Dilantik Jadi Kepala BKP, Angga Raka Prabowo Diminta Mundur dari Wamen Komdigi

Editor :  hendra
Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Syamsu Rizal (Foto: dok.dpr)

nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal merespon atas pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Namun, dia meminta Angga mundur dari jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Badan Komunikasi Pemerintah merupakan transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden. Deng Ical berharap kehadiran BKP di bawah kepemimpinan Angga Raka dapat memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah secara menyeluruh. 

Namun, kata Deng Ical, sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamen Komdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik.

Baca Juga : Komisi X DPR Minta PPDB dan Penerimaan Mahasiswa Baru Lebih Transparan dan Berkeadilan

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” ujar dia, Kamis (18/9/2025).

Deng Ical juga menekankan bahwa BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” tegas legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu.

Baca Juga : Revisi UU Polri, DPR Dukung Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan presiden kepada publik, BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini, kata Deng Ical, sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

“Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” pungkas Deng Ical.

Deng Ical menegaskan bahwa BKP mesti mereduksi informations gap yang muncul karena ego sentris kelembagaan antar kementerian atau lembaga. BKP harus menjadi play maker handal yang membuat ritme penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiki taka atau total football, sehingga bisa menghasilkan gol indah dan menang.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Segera Pulangkan 13 ABK Terjebak di Azerbaijan

Seperti diberitakan, Angga menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PCO. Kehadiran Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan tidak hanya mewakili komunikasi kantor kepresidenan saja, tetapi juga mewakili semua unsur pemerintahan. Baik pusat dan daerah. 

(cw1/nusantaraterkini.co)