Lantik Plt Bupati Muara Enim, Deru Instruksikan Kawal Proyek Flyover

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG—Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Sumarni, untuk mengawal ketat penyelesaian proyek strategis, termasuk target operasional flyover pada tahun 2027 mendatang.

Arahan tersebut ditekankan secara langsung oleh gubernur usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan resmi di Griya Agung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga : Gubernur Sumsel Siapkan Seleksi Terbuka Guru SLB dan SMAN Hayza Nur Ilmi

Deru mengatakan jika hal itu untuk memastikan agenda pembangunan infrastruktur publik tidak terbengkalai, pasca absennya Bupati Edison yang terjerat perkara hukum.

Baca Juga : Herman Deru Targetkan SLB dan SMAN Hayza Nur Ilmi jadi Sekolah Unggulan di Sumsel

"Tadi sudah diserahkan surat untuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, ke wakil bupati. Secara konstitusi, wakil bupati melaksanakan tugas bupati ketika bupatinya berhalangan. Secara resmi sudah kita serahkan," ujar Deru.

Baca Juga : Terjaring OTT KPK, Gubernur Sumsel Segara Usulkan Plt Bupati Muara Enim

Deru meminta Sumarni untuk segera melakukan pembenahan internal di lapangan dan tetap konsisten merealisasikan target-target pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.

"Saya berpesan kepada Ibu Marni untuk melakukan konsolidasi di lapangan dan tetap fokus terhadap visi-visi yang sudah dibuat bersama-sama oleh Pak Edison and Ibu Marni. Jadi, apa pun itu, mereka adalah satu paket pasangan dalam menentukan arah pembangunan daerah Muara Enim," terangnya.

Baca Juga : Gubernur Sumsel Pastikan Gaji ke-13 ASN Pemprov Cair Juni 2026

Selain itu, Deru memberikan catatan khusus terkait keberlanjutan infrastruktur vital yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan mobilitas transportasi massal di wilayah tersebut.

Baca Juga : Cipayung Plus dan Poros Pelajar Madina Desak Bupati Selesaikan Segudang Permasalahan 

"Yang kedua, saya pesankan ada proyek-proyek strategis, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis yang ditentukan oleh daerah sendiri, yakni Provinsi dan Kabupaten Muara Enim," katanya.

Salah satu megaproyek yang disoroti secara mendalam adalah pembangunan jalan layang di atas perlintasan kereta api demi meretas simpul kemacetan serta menekan angka kecelakaan fatal.

Baca Juga : Praktisi Hukum Sebut Keterlibatan Oknum BPK jadi Alarm Keras Integritas Internal Lembaga

"Salah satunya pembangunan flyover, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pada lintasan jalan dan kereta api. Fokus kita, proyek ini harus bisa digunakan. Awalnya ditargetkan pada 2027 sudah dapat digunakan, dan saat ini sedang berproses," lanjutnya.

Dalam hal ini, Deru tidak memungkiri jika kabar penahanan Edison mengejutkan banyak pihak. Namun urusan birokrasi dan kepentingan masyarakat luas mutlak tidak boleh dikorbankan.

"Tiba-tiba kita mendengar sahabat kita, Pak Edison berhalangan. Maka ini menjadi salah satu tugas pokok Ibu Marni. Di luar kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat, saya instruksikan Ibu Marni untuk langsung kembali ke daerah agar roda pemerintahan tidak sampai mengalami stagnasi," tuturnya.

Ia juga memberikan pandangan objektif mengenai posisi kasus hukum yang membelit kepala daerah nonaktif agar publik tidak mengaitkannya dengan kredibilitas institusi pemda secara keseluruhan.

"Sekali lagi, ini adalah persoalan personal, artinya persoalan individu. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai persoalan lembaga. Pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal," tegasnya.

Meski begitu, ia sangat menyadari jika guncangan politik di tingkat atas memiliki efek domino yang cukup signifikan terhadap kondisi psikososial masyarakat lokal di lapangan.

"Namun dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap pemerintahan, pembangunan, dan psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga agar masyarakat tetap merasa tenteram," tambahnya.

Guna memperlancar masa transisi kepemimpinan ini, Deru mengaku telah berkoordinasi secara vertikal dengan jajaran pimpinan legislatif dan unsur komando daerah di Muara Enim.

"Tadi sudah saya pesankan kepada Ketua DPRD, pimpinan DPRD, seluruh Forkopimda, dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan, sesuai amanat konstitusi, ada di tangan Wakil Bupati yang menjadi Plt Bupati," lanjutnya.

Mengayomi Masyarakat

Selain mengurusi sektor fisik, Sumarni dibebani tugas krusial untuk mengayomi seluruh lapisan warga dengan mengadopsi prinsip pelayanan prima aparat penegak hukum.

"Kemudian sebagai pemimpin masyarakat. Nah, masyarakat ini harus diayomi. Tadi saya mengutip tagline kepolisian, yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi. Inilah tugas Ibu Marni," jelasnya.

Ia pun melarang keras Plt Bupati terlalu sering bepergian ke luar daerah untuk urusan seremonial yang sejatinya bisa diwakilkan kepada pejabat struktural di bawahnya.

"Saya minta agar lebih banyak berada di lapangan dan tidak terlalu sering meninggalkan daerah. Kalau ada undangan-undangan yang bisa didelegasikan, fokus saja untuk daerah. Itu saja mungkin," ucaonya.

Ia menaruh perhatian pada potensi terjadinya pembelahan faksi atau polarisasi dukungan di internal aparatur sipil negara pasca-perubahan nakhoda pemerintahan ini.

"Nah, ada satu pesan saya di luar itu terkait Ibu Marni. Saya minta agar semuanya dirangkul, sehingga tidak ada lagi kesan ini orang Pak Edison atau ini orang Ibu Marni. Semuanya sekarang adalah orang Muara Enim yang ingin daerahnya cepat maju," tutupnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)