Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar melontarkan kritik keras terhadap wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Menurutnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional perlu bersikap realistis karena pelaksanaan program di dalam negeri masih menyisakan berbagai persoalan.
Baca Juga : Pasar Keuangan Lesu, Marwan Jafar: Investor Asing Tinggalkan RI karena Krisis Kepercayaan
Marwan menilai pengelolaan MBG sejauh ini belum menunjukkan tata kelola yang profesional dan transparan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memicu kebocoran anggaran di tingkat pelaksana dan pada akhirnya menggerus tujuan utama program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Juga : Sebanyak 18 Saham RI Dicoret dari Indeks MSCI, BEI Didesak Benahi Pasar Modal
“Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” katanya, Rabu (3/6/2026).
Politikus yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu mengingatkan bahwa MBG merupakan program yang didukung anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan APBN 2026, program tersebut memperoleh alokasi dana mencapai Rp268 triliun.
Baca Juga : Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Optimalkan Penyerapan Lewat Program MBG
Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif secara terbuka terhadap penggunaan dana MBG. Ia menilai pengawasan harus diperketat untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Baca Juga : Dilantik jadi Kepala BGN, Nanik S. Deyang Tekankan Efisiensi dan Refocusing Penerima Manfaat Program MBG
Tak hanya itu, Marwan juga melontarkan kritik terhadap kinerja Menteri Keuangan yang dinilainya kurang cermat dalam mengawasi realisasi belanja program di lapangan. Menurut dia, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya kebocoran anggaran di tingkat bawah.
“Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Penolakan terhadap perluasan MBG ke luar negeri, lanjut Marwan, juga didasari kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menjaga kesehatan fiskal dan memperbaiki pengelolaan ekonomi domestik sebelum menambah cakupan program baru.
Baca Juga : Dituding Jual Beli Titik SPPG, Ini Kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto
Marwan menunjuk gejolak di pasar keuangan sebagai salah satu indikator meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, arus keluar modal asing dari pasar domestik serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
Dalam situasi tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin fiskal yang ketat. Pemerintah diminta memastikan setiap pengeluaran negara dilakukan secara efektif dan efisien agar keberlanjutan program-program strategis nasional tetap terjaga.
“Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menjaga kesehatan APBN serta menjamin keberlanjutan program strategis nasional,” ujar Marwan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
