Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sejumlah asosiasi pengemudi ojek online atau driver ojol mengungkap bakal menggelar aksi demo besar–besaran untuk memprotes pemangkasan biaya potongan tarif yang dinilai menyalahi regulasi.
Adapun, aksi demo tersebut bakal digelar pada hari ini, Selasa, (20/5/2025). Aksi tersebut diperkirakan bakal melibatkan ribuan pengemudi ojek online dan taksi online dan dijalankan serempak di berbagai daerah di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menjelaskan pada dasarnya pengenaan tarif aplikasi itu tidak bisa dihapuskan.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Jaminan Kematian dan Beasiswa kepada Ahli Waris Driver Maxride
Meski demikian, dia mengimbau agar pengenaan biaya aplikasi itu diharapkan tidak membuat driver ojol mendapat upah di bawah UMR yang telah ditetapkan pemerintah.
“Prinsip aplikator terhadap driver adalah ‘take it or leave it’. Kalau hitungan benarnya, berapa pun potongan yang diterapkan, driver harus bisa mendapatkan take home pay yang wajar sesuai patokan UMR,” katanya, Selasa (20/5/2025).
Pada saat yang sama, Sony turut menyoroti kondisi nihilnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengatur hak-hak dan kewajiban antara aplikator dan driver ojol.
Baca Juga : Sikat Kejahatan, Forum Mitra Pengemudi Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan
Di tambah lagi, status aplikator yang merupakan perusahaan e-commerce membuat pemerintah tak bisa tegas mengatur nasib para driver ojol yang saat ini disebut sebagai mitra.
“Kemarin Komisi V sudah berjanji mau bantu driver. Sudah diskusi dengan dengan komunitas driver. Tapi tetap tidak akan maksimal. Aplikator adalah perusahaan e-commerce, itu bukan lingkup kebijakan Komisi V. Kalau aplikator berubah jadi perusahaan transportasi dan driver ditetapkan sebagai pegawai, barulah bisa Komisi V masuk [mengatur],” pungkasnya.
Baca Juga : Modus Penumpang 'Offline' Pengemudi Ojek Daring di Medan jadi Korban Begalan Bersenjata
Usul Potongan 10 Persen
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mendukung Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia yang meminta agar pemerintah dan aplikator Gojek-Grab menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10% dari yang sebelumnya 20%.
Adian mengatakan hal tersebut tentunya berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan, karena menyangkut hidup mati pengemudi, keluarganya, dan masa depan anak-anak mereka.
Baca Juga : Kejahatan Jalan Turun, Elemen Ojol Apresiasi Kinerja Polrestabes Medan
“Maka angka-angka itu tak ada artinya dibanding nilai kemanusiaan. Setuju, 10% [potongan biaya aplikasi],” katanya.
Dia melanjutkan, menurutnya pihaknya lebih fokus pada peningkatan pendapatan pengemudi demi kesejahteraan para pengemudi transportasi online, termasuk Ojek Online atau driver ojol.
Oleh karena itu, dia berjanji bahwa keinginan penurunan potongan biaya aplikasi ini akan terus dia bawa ke komisi-komisi terkait di DPR agar dibahas lebih lanjut bersama Kemnaker, Kemenhub, Kementerian UMKM, dan Komdigi.
Baca Juga : Bundaran HI Tak Diizinkan Jadi Lokasi Unjuk Rasa, Polda Metro Jaya: Epicentrum Lalu Lintas Jakarta
Layanan Berjalan Normal
Terpisah, Direktur Bisnis Mobility & Logistics Grab Tyas Widyastuti mengatakan, terkait dengan aksi demonstrasi maupun offbit ini, Tyas memastikan operasional Grab tetap akan berjalan seperti biasa.
Baca Juga : 2 Terduga Provokator Pembawa Molotov di Tengah Aksi Mahasiswa di Jakarta Diamankan Polisi
Meski begitu, Tyas mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan titik aksi yang bisa berdampak terhadap kesulitan mendapatkan layanan Grab.
“(Masyarakat) tidak perlu khawatir kalau seandainya kesulitan dapat driver, sistem kita akan otomatis mengalokasikan ke mitra-mitra pengemudi lainnya, karena kita tahu bahwa mitra-mitra pengemudi tetap harus mencari nafkahnya besok juga, jadi kita juga mencoba menindungi mereka,” ujar Tyas.
Tyas mengatakan, manajemen Grab terus berupaya untuk membangun komunikasi dengan mitra pengemudi ojol.
“Kita akan terus berusaha sampai besok membuka kanal sebesar-besarnya untuk mitra-mitra kami bertanya langsung, supaya bisa menjawab banyak pertanyaan itu,” kata Tyas.
Tyas berharap langkah tersebut dapat meminimalisasi dampak dari rencana offbid massal mitra pengemudi ojol.
Dia juga mengingatkan aksi offbid ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga para pelaku UMKM.
“Jadi memang kami akan terus berusaha mengimbau, membuka kanal untuk menjawab aspirasi. Mudah-mudahan kami bisa menjaga dampaknya bisa terjaga,” kata Tyas.
Diberitakan sebelumnya, perusahaan aplikasi transportasi daring diduga memotong biaya aplikasi melebihi batas yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KP No.1001 Tahun 2022, potongan biaya aplikasi untuk pengemudi maksimal sebesar 20%.
Namun, kenyataannya di lapangan, sejumlah aplikator bahkan memotong hingga 30%, dengan alasan dana tersebut akan dikembalikan untuk kesejahteraan mitra. Ribuan pengemudi ojek online pun bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyatakan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dinilai melanggar regulasi transportasi daring, serta sebagai desakan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
“Garda berharap pihak Pemerintah tidak berdiam diri atas kekecewaan para pengemudi online roda 2 dan roda 4 selama ini yang mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun.
(cw1/nusantaraterkini.co)
