Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan hingga 210.000 orang.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengaku sah-sah saja jika pemerintah mengklaim angka kemiskinan turun meskipun tidak semua benar. Pasalnya, hal itu bisa terjadi di pedesaan namun tidak untuk di perkotaan.
"Kalau mau realitanya memang di desa-desa sudah ada dana desa dan muncul lagi Koperasi Desa Merah Putih, yang pasti akan membuat maju desa-desa. Tapi kalau bicara di kota besar sebaliknya banyak PHK, pengganguran di mana-mana," kata Trubus, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga : Angka Kemiskinan Capai 23,85 Juta, Maman: Pemerintah Harus Lebih Bekerja Keras
Trubus pun mencontohkan sebuah desa di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah kini sudah mengalami kemajuan semenjak adanya pendaanaan masuk ke sana. Namun kalau contoh di Kota Jakarta malah sebaliknya, angka pengganguran tinggi dan PHK dimana-mana.
Oleh karena itu, ia pun meminta Pemerintah jangan terlalu cepat puas karena klaim soal kemiskinan namun harus lihat dari sisi lainnya karena masih ada masyarakat yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan pendapatan untuk sehari-hari.
"Jadi saya tidak membela pemerintah atau apapun itu. Namun, harus lihat juga realitasnya sudah sejauhmana kemiskinan di tanah air ini teratasi," ujarnya.
Senada dengan Trubus Rahardiansyah, Anggota DPD RI Achmad Azran menilai hal tersebut tidak mencerminkan realita sesungguhnya di lapangan. Menurut Achmad Azran, fakta yang ada di lapangan membuktikan sebaliknya.
"Bagaimana bisa kita bilang menurun jika secara ekonomi banyak masyarakat yang kesulitan. Semakin tingginya pemutusan hubungan kerja dan susahnya mencari pekerjaan adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau dibilang angka kemiskinan menurun, menurut saya tidak seperti itu," ujarnya.
Senator yang akrab disapa Bang Azran itu menambahkan, yang terjadi sesungguhnya adalah potensi bertambahnya angka kemiskinan.
Tidak itu saja, Achmad Azran juga menilai standar garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah.
"Jika berdasarkan pada survei sosial ekonomi nasional (Susenas), standar garis kemiskinan itu pengeluarannya sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sebesar Rp 20.305 per hari. Angka ini terlalu kecil menurut saya," tuturnya.
Menurutnya, dengan angka itu masyarakat belum mampu menutupi kebutuhan mendasarnya.
"Dengan angka Rp 609.160 perbulan atau Rp 20.305 per hari, kebutuhan masyarakat itu belum terpenuhi. Bahkan untuk makan saja, itu masih kurang. Lantas bagaimana bisa angka itu dijadikan standar? Kebutuhan masyarakat lebih dari itu," paparnya.
Senator asli Betawi itu menambahkan, pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan seiring semakin mahalnya harga kebutuhan.
"Angka standar itu mungkin yang lama, harus diperbarui sesuai kondisi riil masyarakat. Karena pola konsumsi sudah berubah. Misalnya motor, masyarakat kurang mampu atau miskin pun sekarang punya motor, apakah bisa kemudian disebut mereka masyarakat mampu?" tanyanya.
Baca Juga : Inpres Pengentasan Kemiskinan Presiden Memastikan Tidak Ada Rakyat yang Ditinggalkan
Ternyata ucapan Bang Azran bukan isapan jempol. Jika mengacu pada perhitungan garis kemiskinan versi Bank Dunia atau World Bank, yang merilis laporan soal "Poverty and Inequality Platform" edisi Juni 2025, angka kemiskinan di Indonesia diprediksi mencapai 194,6 juta jiwa, atau jauh di atas data BPS.
Dalam laporan "Poverty and Inequality Platform" edisi Juni 2025, Bank Dunia telah mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021. Akibatnya, ambang batas garis kemiskinan di semua kategori negara meningkat.
Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) berubah dari yang sebelumnya US$3,65 menjadi US$4,20 per hari.
Begitu juga dengan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) seperti Indonesia. Batasnya berubah dari US$6,85 menjadi US$8,40 per hari. Atau dengan nilai US$1 PPP setara dengan Rp5.993.
Jika memakai standar garis kemiskinan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia dengan pengeluaran di bawah Rp49.244 per hari mencapai 68,2% dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang.
Itu artinya, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin.
Sementara dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia disebut sekitar 24,06 juta orang atau 8,57%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024.
Ia mengatakan, orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.
(cw1/nusantaraterkini.co)
