Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) atas laporan tata kelola anggaran daerah pada, Selasa (9/6/2026).
Pencapaian tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan langsung kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Kantor BPK Perwakilan Sumsel sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus peningkatan mutu administrasi birokrasi ke depan.
Baca Juga : Sambut HUT ke-1343, Pemko Canangkan Gerakan Cat Rumah Tepian Sungai Musi
"Ya, pertama Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini Pemerintah Kota Palembang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Wali Kota Palembang, Ratu Dewa diwawancarai di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel.
Baca Juga : Heboh Video Viral Prima Salam, Ratu Dewa Ungkap Kondisi Kesehatan Wawako
Dewa memandang jika apresiasi yang diberikan oleh lembaga pemeriksa eksternal tersebut bukan sekadar simbol prestasi, melainkan sebuah tanggung jawab besar bagi jajarannya.
"Ini merupakan sebuah motivasi sekaligus tantangan. Artinya, tata kelola pemerintahan dari sisi keuangannya harus lebih baik lagi ke depan," katanya.
Baca Juga : Cipayung Plus dan Poros Pelajar Madina Desak Bupati Selesaikan Segudang Permasalahan
Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti seluruh pemangku kebijakan di internal pemerintah kota untuk tidak terlena dengan capaian yang ada dan tetap mengedepankan akurasi kerja.
Baca Juga : Praktisi Hukum Sebut Keterlibatan Oknum BPK jadi Alarm Keras Integritas Internal Lembaga
"Jangan pernah lengah, jangan pernah santai, dan tim administrasi harus benar-benar dikedepankan," ucapnya.
Ia meyakini momentum penyerahan predikat akuntansi terbaik di penghujung hari ini akan memicu gairah positif bagi seluruh instansi daerah dalam mengawal APBD.
"Saya kira dengan penyerahan opini pada sore hari ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," tuturnya.
Terkait dengan rencana kerja jangka panjang pasca penerimaan penghargaan ini, Dewa menegaskan komitmennya untuk tidak menurunkan standar penilaian mutu anggaran pada periode berikutnya.
"Target ke depan tentu kita menginginkan opini seperti ini tetap dapat dipertahankan," tegasnya.
Kendati demikian, dirinya tidak menampik adanya koreksi internal dari tim auditor BPK yang wajib segera diselesaikan agar tidak menjadi beban akuntansi di masa mendatang.
"Namun demikian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sejumlah temuan sebelumnya yang harus menjadi catatan agar ke depan bisa lebih baik lagi," lanjutnya.
Dewa juga membeberkan jika berkas persoalan dari tahun anggaran lampau sejauh ini terus diurai oleh tim pemkot dan menunjukkan tren perbaikan yang positif.
"Masih ada beberapa temuan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada yang sudah cukup lama. Namun demikian, temuan-temuan tersebut juga telah menunjukkan progres penyelesaian," bebernya.
Ia mengungkapkan segala bentuk evaluasi dari BPK diposisikan sebagai acuan wajib demi mewujudkan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan.
"Temuan itu menjadi sesuatu yang harus disikapi dan juga sesuatu yang harus diselesaikan, agar tata kelola keuangan pemerintah semakin baik ke depannya," ungkap dia.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
