Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Murtiadi Awaluddin menyebutkan kebijakan terkait rencana penggantian BBM Pertalite dengan BBM Bioetanol memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat, khususnya bagi sektor perekonomian.
Dia menjelaskan, satu sisi kebijakan ini dapat mengurangi subsidi besar yang selama ini diberikan kepada BBM Pertalite.
Baca Juga : BBM Non-Subsidi Naik, Herman Khaeron Nilai Pemerintah Tetap Lindungi Daya Beli Rakyat
Tentunya, hal ini akan mengurangi beban negara terhadap subsidi dan dana subsidi yang terkumpul dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mengenai langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Bundaran HI Tak Diizinkan Jadi Lokasi Unjuk Rasa, Polda Metro Jaya: Epicentrum Lalu Lintas Jakarta
“Selain itu, BBM Bioetanol memiliki keunggulan dibanding Pertalite dalam hal nilai RON 95 yang menghasilkan pencemaran udara yang lebih rendah. Penggunaan bahan baku dari sumber alami juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi pengangguran,” katanya, Kamis (9/5/2024).
Namun, lanjut Murtiadi, kebijakan ini memiliki kekurangan, mengingat harga BBM Bioetanol diperkirakan akan lebih tinggi daripada Pertalite, bahkan setara dengan harga Pertamax saat ini.
Baca Juga : Bongkar Sindikat BBM Oblosan, Polda Sumsel Tangkap 11 Tersangka
Hal ini tentunya akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, terutama pada penyedia jasa transportasi dan masyarakat umum yang biasanya menggunakan Pertalite dengan harga yang lebih rendah.
Baca Juga : Berlaku Mulai Hari Ini, Pembelian BBM Subsidi Kendaraan Pribadi Dibatasi Maksimal 50 Liter
“Apalagi bagi sektor transportasi, tentu penyesuaian harga transportasi akan berdampak pada kenaikan harga pada semua jenis produk, sehingga masyarakat berpendapatan rendah turut terdampak,” lanjutnya.
Murtiadi menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari konversi ini.
Baca Juga : DPR Dukung Bersyarat Rencana PLTN, Ratna Juwita: Jangan Gegabah dan Abaikan Energi Terbarukan Lain
Salah satunya dengan menetapkan harga BBM baru minimal sama dengan Pertalite untuk sementara waktu, serta melakukan konversi secara bertahap dimulai dari daerah berpendapatan tinggi menuju daerah pelosok.
Baca Juga : Legislator: Perlu Ada Kajian Mendalam soal Wacana Perubahan Pertalite dengan Bioetanol
“Ketiga pemerintah harus memikirkan penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang terdampak langsung dari program konversi ini,” tutupnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
