Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, MEDAN - Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) memprotes kebijakan program Akses Hemat yang dinilai menekan pendapatan mereka.
Para driver tersebut, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (5/4/2025). Mereka juga membawa sebanyak empat tuntutan.
Penyampaian aspirasi itu diikuti oleh ratusan driver di Medan, Sumut. Sejak pagi mereka memulai aksi depan kantor Grab, Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia dan bermuara di DPRD Sumut sekitar pukul 12.30 WIB.
Baca Juga : Diduga Arogan, Mahasiswa Minta Copot Kasat Reskrim Polres Binjai
Adapun soal utama yang mereka tuntut berkaitan dengan kewajiban para driver Grab membayar langganan untuk bisa mendapatkan order dari layanan GrabBike Hemat.
Koordinator Aksi ASDM, Anton Pakpahan menyatakan bahwa aksi mereka bertujuan untuk menuntut pihak Aplikator terkait kebijakan baru tersebut. Akan tetapi, pihak yang disebutkan enggan menyerap aspirasi para driver, sehingga mereka meminta DPRD Sumut untuk menghubungkan mereka.
"Kita sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan DPRD Sumut, hasilnya mereka (DPRD) menjanjikan akan kembali membuat RDP pada Juni mendatang," kata Anton saat diwawancarai dilokasi.
Baca Juga : Cerita Wanita Paruh Baya Driver Ojol yang Merasa Dijadikan Budak Aplikator
Pernyataan dari DPRD Sumut itu, diterima dengan terpaksa oleh para driver dan akan terus menindaklanjuti janji tersebut.
Disinggung soal empat tuntutan yang mereka bawa, Anton mengungkapkan jika terkait hal tersebut justru tidak membuahkan hasil.
"Soal tuntutan tidak ada hasil, tapi mereka (DPRD) berjanji akan mencarikan solusinya untuk menghapus Grab hemat berbayar itu," ujarnya.
Artinya, lanjut Anton, hasil RDP yang digelar di Ruangan Badan Musyawarah (Banmus) tersebut bukanlah solusi. Dia juga menekankan apabila pada bulan Juni mendatang, janji anggota Dewan tersebut tidak dibayarkan maka, ASDM akan kembali berunjuk rasa dengan membawa massa yang lebih besar lagi.
"Jikalau janji itu tidak dipenuhi atau dilupakan mereka (DPRD Sumut), kami akan lakukan aksi berikutnya," ungkap Anton.
Dilain sisi, unjuk rasa ASDM ini telah diterima DPRD Sumut dengan mengundang sembilan perwakilan driver dalam RDP. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Frans Dante Ginting serta sejumlah pihat terkait ikut dalam forum tersebut.
Akan tetapi, tanggapan Frans kepada awak media belum diberikannya. Upaya untuk mewawancarai sudah dilakukan, akan tetapi pria kelahiran tahun 1963 enggan. Dia tampak menghindari awak media.
Penting diketahui, kisruh kebijakan ojek online ini bermula dari sistem potongan tarif driver ojol dan kurir online di Indonesia bisa mencapai 20-30%. Akibatnya, para driver hanya menerima pendapatan sekitar 70% dari setiap pesanan.
Jumlah potongan driver ojol terdiri dari beberapa komponen, yaitu potongan biaya sewa penggunaan aplikasi, biaya layanan aplikator, biaya jasa aplikasi, hingga biaya perjalanan aman. Jika ditotal, potongannya bisa mencapai lebih dari 20%.
Nominal tarif potongan bagi driver ojol juga terus meningkat seiring tahun. Mulai dari 10%, 20%, hingga saat ini mendekati 30%.
(Cw7/Nusantaraterkini.co).
