Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkin.co, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernado Emas menilai, pernyataan wartawan orang munafik dari Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima ketika ditanya tentang ransparansi gaji anggota DPR RI bentuk arogansi dan sikap tidak bersahabat dengan para jurnalis.
Menurut Fernando, sebagai wakil rakyat, seharusnya gajinya transparan agar diketahui oleh publik bukan sebaliknya ditutup-tutupi.
"Saya berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan PDI Perjuangan memeriksa serta memberikan sanksi kepada Aria Bima. Karena, masyarakat juga ingin tahu apakah gaji yang didapat oleh para anggota DPR sesuai dengan kinerjanya," kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (3/10/2025).
Baca Juga : Viral ID Card Liputan Istana Wartawan CNN Dicabut karena Tanya Soal MBG ke Presiden Prabowo
Lebih lanjut Fernando berpandangan, makanya para anggota DPR RI harus menunjukkan kinerjanya yang bisa dirasakan oleh rakyat sehingga tidak keberatan terhadap apa yang didapat melalui gaji dan fasilitas.
Begitu juga tentang perekrutan Tenaga Ahli (TA) harus dilakukan secara transparan dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas para anggota DPR.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima menyebut wartawan sebagai orang munafik saat disinggung soal transparansi gaji anggota DPR. Hal itu bermula saat Aria Bima mengutarakan pendapatnya mengenai keterbukaan DPR perihal besarnya tunjangan dan gaji yang diterima.
Lalu ia mengatakan bahwa sebaiknya bukan hanya pendapatan DPR yang disorot, melainkan juga besaran pengeluarannya.
“Kayak saya ini pengeluarannya apa sih? Kok yang disorot pemasukannya saja,” katanya, di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Aria Bima menuturkan seharusnya wartawan juga menelusuri untuk apa saja gaji yang ia dapatkan per bulan.
Politikus PDIP itu mengarahkan wartawan agar memeriksanya di rumah aspirasinya yang bernama Bale Rakyat Aria Bima, yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah.
Ia merincikan bahwa setiap bulan menggelontorkan uang untuk kebutuhan operasional tiga ambulans dan tiga tangki air. Lalu ada pula delapan karyawan yang harus ia gaji. Namun, dia menekankan bahwa itu semua belum mencakup seluruh biayanya menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR.
“Ini belum konversi biaya kampanye, loh ya,” kata Aria.
Menurutnya, jumlah pemasukan anggota dewan tidak bisa semata-mata dilihat dari nominal. Tetapi juga alokasi biaya politik semenjak ia bergabung di partai politik, kemudian mencalonkan diri di pemilihan legislatif, hingga berhasil menjabat.
Namun Aria enggan menjawab gamblang bagaimana perbandingan modal ia mencalonkan diri dengan pendapatannya sebagai anggota DPR kini.
Ia meyakini apapun jawaban yang keluar, pada akhirnya DPR akan dicaci maki. Sehingga ia mengarahkan untuk bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hingga lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
“Saya enggak akan bicara soal besar atau kecil. Nah, wartawan itu munafik. Karena wartawan hanya pengin dapet berita jelek DPR sebagai trendingnya. Kemunafikan-kemunafikan ini juga dilembagakan di dalam wartawan,” ucapnya.
Baca Juga : Musda JMSI Teguhkan Komitmen Mengawal Arus Informasi Akurat
Lalu Aria menuding bahwa wartawan tak mengerti soal besaran biaya demokrasi.
Maksud kemunafikan itu, sambung Aria, adalah wartawan yang hanya memuat sepenggal-penggal pernyataan narasumber.
Aria pun menyarankan sebaiknya wartawan mengabarkan berita yang menghangatkan suasana. Selain itu, ia meminta wartawan untuk menulis berita yang kritis dengan argumentasi mumpuni.
(cw1/nusantaraterkini.co)
