Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Sabtu (7/3/2026) malam, kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sekadar menjadi tempat jamuan, melainkan ruang pengadilan moral bagi arah perjalanan bangsa. Para aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha dari lintas generasi berkumpul untuk melakukan "audit" atas krisis kepemimpinan yang dianggap tengah melanda tanah air.
Pertemuan strategis ini membedah kegelisahan kolektif mengenai bagaimana kekuasaan saat ini kian menjauh dari nilai-nilai integritas dan terjebak dalam pragmatisme yang dangkal. Sudirman Said, yang menginisiasi pertemuan tersebut, menyoroti adanya lubang besar dalam etika publik para pemegang kemudi negara. Ia menilai bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar sosok yang populer, melainkan pemimpin yang memiliki kedalaman visi dan kematangan karakter.
Baca Juga : 40 Ormas Islam Laporkan Ade Armando-Cs ke Bareskrim, Diduga Salah Tafsir Ceramah Jusuf Kalla
"Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, wisdom, and kapasitas menggerakkan perbaikan," ujar Sudirman Said.
Baca Juga : Aliansi Ormas Islam Laporkan Ade Armando ke Polisi Terkait Video Ceramah Jusuf Kalla
Keprihatinan serupa juga datang dari pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia melihat sosok JK sebagai jangkar pengalaman yang sangat diperlukan untuk membentengi negara dari "penyakit" kebijakan yang serba mendadak tanpa kajian matang.
Diskusi tersebut menekankan bahwa mengelola negara sebesar Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara coba-coba yang hanya mengandalkan perasaan sesaat. Dengan mengutip filosofi kepemimpinan tuan rumah yang menjadi benang merah pertemuan, Feri mengingatkan para pembuat kebijakan di Istana bahwa pemimpin tidak boleh menggunakan sebatas insting dan instan.
Baca Juga : Sudirman Said: Pemulihan Sistem Meritokrasi Adalah Kunci Menghidupkan Kembali Esensi Demokrasi
"Ini peringatan peringatan agar birokrasi kembali pada jalur rasionalitas yang etis," ungkapnya, seperti dilansir RMOL.
Baca Juga : Firman Soebagyo: Ahli Hukum Tata Negara Punya Tanggung Jawab Moral Edukasi Konstitusi
Puncak dari narasi kritis ini datang dari suara generasi muda yang diwakili oleh Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Ia membawa metafora transportasi untuk menggambarkan posisi masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan yang berhak mengoreksi jalannya pemerintahan. Tiyo menegaskan bahwa rakyat bukanlah penonton pasif, melainkan penumpang yang memiliki hak untuk bersuara demi keselamatan seluruh perjalanan bangsa.
Dengan daya ledak moral yang kuat, Tiyo merangkum posisi kritis rakyat terhadap struktur pemerintahan saat ini.
Baca Juga : MK Batalkan Pasal Sebar Berita Bohong, Ini Kata Pakar Hukum
"Sopirnya Prabowo, kernetnya Gibran, awaknya menteri, rakyat sebagai penumpang layak menegur sopir," sebutnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
