Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, PADANGSIDIMPUAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padangsidimpuan menggelar Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, di hotel Mega Pertama pada hari Sabtu (11/10/2025).
Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Ratno Afandi mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi mereka sebagai pengawas Pemilu di daerah.
Bawaslu Kota Padangsidimpuan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tidak sebanding dengan tugas di lapangan, terutama menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.
Baca Juga : Pakar Nilai Sanksi Blacklist Lebih Efektif Tekan Politik Uang
“Kami merasa ada beban kerja yang tidak adil. Jumlah personel minim, sementara tanggung jawab di lapangan besar. Kami mohon agar wewenang pengawasan kami dikuatkan, khususnya di Kota Padangsidimpuan,” ujar Ratno.
Ia menegaskan, Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun dalam praktiknya kerap hanya berperan seperti sebagai pemantau Pemilu.
“Dan berharap agar kendala tersebut dapat disampaikan kepada DPR RI melalui Komisi II,” ungkapnya kepada Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, yang hadir di acara.
Baca Juga : Staf Bawaslu OKU Selatan Ditemukan Meninggal Dunia di Rumah Kontrakan, Polisi Lakukan Olah TKP
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumut Joko Arif Budiyono juga menyampaikan tentang persoalan keterbukaan data antara Bawaslu dan KPU.
Ia menyebut, dalam Pemilu sebelumnya masih sering terjadi ketidaksinkronan data yang memicu kebingungan di tingkat pengawasan.
“Ini kegelisahan kami agar Pemilu ke depan bisa berjalan lebih baik. Dan kegiatan ini menjadi wadah penguatan kelembagaan Bawaslu,” ucapnya dan menyampaikan apresiasi kepada Andar Amin Harahap yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga : Surat Soal Sekolah Rakyat tak Direspons, Ini Kata Guru Mis Tahfidzul Quran Darun Najah
Kegiatan ini juga diisi dengan, penyampaian materi oleh Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (2018–2023) sebagai fasilitator.
Dalam materinya, Abdullah mengupas tentang Menakar Peran Ideal Bawaslu Pasca Pemilu 2024, termasuk evaluasi penyelenggaraan pengawasan, peningkatan profesionalisme, pendidikan partisipatif, serta kolaborasi kelembagaan strategis.
Abdullah juga menyinggung perlunya keseriusan dalam menindak praktik politik uang dan meningkatkan tata kelola kelembagaan yang lebih transparan.
Baca Juga : Debu Proyek Sekolah Rakyat di Padangsidimpuan Mengkhawatirkan Kesehatan Siswa
Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di era digital.
“Bawaslu harus lebih kuat agar proses demokrasi bisa semakin baik dinegeri ini,” ujarnya saat menyampaikan materi bertajuk Strategi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Era Digital pada acara Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Padangsidimpuan.
Menurut Andar, meskipun Pemilu telah selesai dan baru akan digelar kembali lima tahun mendatang, proses penyempurnaan harus dilakukan sejak dini.
“Penyempurnaan tidak bisa menunggu waktu pelaksanaan. Karena itu, Komisi II DPR RI bergandeng tangan dengan berbagai pihak melalui kegiatan seperti ini. Kita berkomitmen agar lembaga pengawas pemilu semakin kuat dan berintegritas,” tegasnya.
Ia menilai Bawaslu memiliki peran strategis sebagai wasit dalam pelaksanaan demokrasi.
Andar menolak wacana menjadikan Bawaslu sebagai lembaga ad hoc, karena peran pengawasan pemilu membutuhkan kelembagaan yang permanen dan berkelanjutan.
“Bawaslu adalah wasit agar permainan berlangsung fair. Saya paling tidak setuju jika Bawaslu menjadi lembaga ad hoc sebagaimana yang diwacanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Andar menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu.
“Wasit jangan ikut jadi pemain. Perkuat dengan rekrutmen SDM, kelembagaan, dan kesetaraan dengan KPU. Jika etika sudah tertanam dalam diri penyelenggara pemilu, saya yakin pemilu yang demokratis akan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai penutup, Andar menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai konstitusi.
“Kota Padangsidimpuan adalah rumah saya. Sepanjang apa yang bisa diperjuangkan tanpa melanggar konstitusi, akan saya perjuangkan. Itu komitmen saya,” tandasnya.
(ron/nusantaraterkini.co)
