Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
NUSANTARATERKINI.CO, MEDAN - Puluhan mahasiswa melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Kamis (14/12/2023).
Dalam orasinya mahasiswa menuding KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah tidak independen dan tunduk terhadap penguasa.
Koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Sumut Menggugat, Ibnu Arsib dalam orasinya mengatakan, ada dua hal yang membuat KPU terkesan tak independen.
Baca Juga : Bundaran HI Tak Diizinkan Jadi Lokasi Unjuk Rasa, Polda Metro Jaya: Epicentrum Lalu Lintas Jakarta
Pertama katanya prihal perubahan PKPU soal batas usia calon presiden usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan format debat calon presiden.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu itu untuk kegiatan memerlukan biaya penyelenggara pemilu sangat besar. Untuk itu KPU dibubarkan saja jika tidak bersikap netral," ujar Ibnu.
Lanjut Ibnu, pada aksi tersebut ada beberapa isu yang mereka sampai selain netralitas KPU.
Baca Juga : 2 Terduga Provokator Pembawa Molotov di Tengah Aksi Mahasiswa di Jakarta Diamankan Polisi
Seperti penolakan terhadap politik dinasti, dan penolakan terhadap pemimpin pelanggar HAM.
Ibnu mengatakan, saat ini ada sekelompok elit politik yang punya keinginan melanggengkan politik dinasti.
"Kami menolak adanya politik dinasti yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia dan menolak adanya pemimpin pelanggar HAM berat. Kami juga meminta agar KPU dari jajaran atas hingga bawa bersikap netral tidak hanya saat pilpres namun juga saat pemilihan anggota legislatif," sambung Ibnu.
Baca Juga : Bekal Memasuki Dunia Kerja, Mahasiswa Fisip Universitas Graha Nusantara Gelar Praktikum dan Mini Riset
Sebagai mahasiswa, Ibnu menilai demokrasi di Indonesia semakin buruk karena adanya pemaksaan yang dilakukan untuk meletakkan seseorang berkuasa.
Dia pun mengajak agar masyarakat benar-benar mengawasi pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun depan dan memilih pemimpin yang lepas dari kasus pelanggaran HAM.
"Kita ajak masyarakat ayo sama sama awasi pemilihan umum dan memilih pemimpin yang lepas dari politik dinasti dan pelanggar HAM," tutupnya.
Baca Juga : Mitos Politik: Mengapa Partai yang Terlempar dari DPR Sulit Kembali ke Senayan?
(*)
