Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PEMATANGSIANTAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang berharap, sistem digitalisasi di Pematangsiantar dapat terus meningkat.
Hal ini dikatakannya, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Ruang TB Simatupang Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, Senin (9/2/2026).
Baca Juga : KAI Sumut Sediakan 36 Ribu Tempat Duduk untuk Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih
Menurutnya, pemerintahan kota Pematangsiantar telah mulai menerapkan transaksi digital bekerja sama dengan Bank Sumut.
Baca Juga : BNI Tegaskan Koperasi Swadharma Bukan Bagian dari Bank
"Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) bahkan sudah menggunakan digitalisasi untuk mengutip retribusi pedagang, khususnya di Gedung IV Pasar Horas," ujarnya.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengukur perkembangan dan merencanakan langkah selanjutnya percepatan digitalisasi di kota tersebut.
Baca Juga : Rest Area di Jalur Tol Trans Sumatera Buka Ruang Pengembangan Pasar UMKM
Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan yang sangat positif. Hingga semester II 2025, pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi tercatat sebesar 72,5 persen, dengan delapan pos retribusi menjadi pendorong utama, antara lain pelayanan kesehatan, persampahan, parkir, hingga izin PBG.
Baca Juga : Pemprov Sumut Genjot PAD Melalui Digitalisasi dan Optimalisasi Aset Daerah
"Transaksi digital masih perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak peluang," tegasnya.
Performa transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga menunjukkan lonjakan luar biasa. Pada tahun 2025, nilai transaksi QRIS mencapai Rp688,36 miliar atau tumbuh 111 persen dibanding 2024 yang hanya Rp325,85 miliar, dengan jumlah merchant yang terdaftar sebanyak 87.484.
Setelah HLM dan Rakorwil, acara dilanjutkan dengan sosialisasi Kriteria Championship oleh Kemenko Perekonomian secara daring, serta diskusi panel katalis yang membahas berbagai isu strategis seperti penguatan implementasi KKI segmen pemerintah, integrasi sistem keuangan daerah, hingga penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
(Rdo/nusantaraterkini.co)
