Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, SUBANG - DPD Laskar NKRI Kabupaten Subang bersama DPC ARUN Subang menggelar diskusi publik dan seminar kriteria kepemimpinan Subang 5 Tahun ke depan, di Hotel Nalendra Subang, pada Sabtu (16/11/2024) kemarin.
Hadir sebagai pembicara, yakni akademikus Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si, mantan Dekan Fakuktas Ilmu Pemerintahan Unsub Subang, Rahmat Saputra, Sekretaris Umum Kongres Asosiasi Buruh Indonesia (Kasbi) dan Maruli Sitorus, SPd dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Subang.
Bertindak sebagai moderator, Endang Sukendar, jurnalis GATRA Media Group Jakarta dalam pengantarnya menyampaikan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi Subang terutama dalam 5 tahun ke depan, sehingga Bupati Subang mendatang dituntut memiliki kapasitas dan kemampuan yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Juga : Komisi III DPR Gelar RDP Kasus Jaksa Jovi, Kuasa Hukum: Semoga Keadilan Berpihak
Dalam diskusi publik dan seminar itu muncul berbagai pandangan tentang kriteria calon pemimpin Subang yang dikehendaki, dilihat dari berbagai perspektif. Selain itu juga mengemuka berbagai kritik terhadap penyimpangan yang terjadi selama ini.
Rahmat Saputra dari KASBI mengingatkan bahwa Bupati Subang yang terpilih nanti harus bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perburuhan. Selain itu, Perda Perburuhan juga harus mengatur jangan sampai pabrik-pabrik di Subang hanya merekrut buruh perempuan.
"Perusahaan selama ini lebih memilih wanita sebagai buruh karena dianggap tidak akan macam-macam dibanding buruh pria yang dianggap lebih berani," katanya.
Baca Juga : DPC ARUN Kabupaten Subang Harap Pilkada Berjalan dengan Jujur dan Damai
Untuk itu dia juga berharap Bupati Subang mendatang bisa menaikkan upah buruh yang masih rendah. Karena saat ini upah minimum Kabupaten Subang hanya Rp 3,29 juta.
"Padahal menurut hasil survei kebutuhan hidup layak di Subang, penduduk subangembutuhkan minimal Rp 4,3 juta unyuk bisa hidup layak," jelasnya.
Pembicara lain, Dr Iwan Henri Kusnadi menyampaikan beberapa kriteria pemimpin Subang yang diharapkan masyarakat, antara lain, pemimpin Subang harus menguasai ilmu manajemen global, karena Subang harus bisa mempromosikan potensinya secara global. Tak hanya ituu Bupati Subang juga harus memiliki kemampuan sebagai penggerak, organisatoris dan reformis.
Baca Juga : Komnas HAM Investigasi Sengketa Lahan Petani Dangdeur dan Parung Subang
"Reformasi birokrasi harus terasa sampai ke daerah, tak hanya di pusat. Para pejabat birokrasi harus direformasi," kata Dr
Iwan, yang saat ini mengajar sebagai dosen di STISIP Banjar.
Sementara itu, Maruli Sitorus yang berbicara dari perspektif media menegaskan netralitas dan obyektivitas pers dalam menilai pemerintahan. Begitu juga dalam hiruk pikuk Pilkada, pers tetap netral tanpa memihak pasangan calon aman pun.
Ketua DPD LSM NKRI Subang Anton Nugraha menjelaskan, bahwa diskusi ini bertujuan untuk memberi masukan tentang kepemimpinan kepala daerah Subang lima tahun ke depan dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.
Baca Juga : ARUN Subang Yakin Presiden Prabowo Mampu Jaga Kondusifitas Bangsa
Terpisah, Ketua DPC ARUN Subang, Hengki P. Napitupulu, SH, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah nyata untuk melihat dan menggali persoalan yang ada di Subang dan kriteria pemimpin yg diharapkan bisa untuk membangun Subang setidaknya, dalam lima tahun ke depan.
Dia menyebutkan, ARUN akan melakukan kajian, investigasi dan upaya untuk mengetahui secara objektif hal apa yang membuat penyerapan tenaga kerja laki-laki sangat minum dan akan membuat langkah-langkah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja laki-laki di pabrik-pabrik yang di Subang
"DPC ARUN subang akan melaksanakan kegiatan seperti ini secara periodik sebagai upaya melihat dan menilai secara objektif perkembangan subang baik secara sosial maupun ekonomi, juga dalam hal penegakan hukum," kata pengacara pemilik kantor hukum HPN Law Office itu.
Bendahara DPC ARUN Subang, Hafid Dinda Krisnadi menambahkan, bahwa Subang juga membutuhkan pemimpin yang bersedia membuka ruang-ruang dialog dengan seluruh stakeholder.
"ya seperti coffee morning mungkin setiap minggu," ujar Hafid yang juga seorang advokat ini.
Sedangkan Iwan Henri Kusnadi mengapresiasi kegiatan diskusi publik ini dan berharap kegiatan seperti ini dibumikan.
"Rakyat bukan hanya harus diberi ruang untuk menilai kepemimpinan kepala daerah, tapi juga menilai pejabat-pejabat eselon supaya setiap kebijakannya selalu memihak kepentingan rakyat," tandasnya.
(Zie/Nusantaraterkini.co)
