Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komite III DPD mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial.
“Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.
Baca Juga : Cadangan Beras Tembus 5,2 Juta Ton, DPD: Kebijakan Pangan di Jalur Tepat
“Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,” ucap senator asal Papua Barat ini.
Filep menambahkan bahwa untuk penyalahgunaan penggalangan donasi merupakan bentuk dari penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat.
“Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas,” paparnya.
Baca Juga : Sekjen DPD RI Ajak Mitra Strategis Berkolaborasi untuk Pembangunan Daerah
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai Sekolah Rakyat. Menurutnya program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di Papua Barat Daya.
“Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,” tuturnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap Kemensos dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah.
Baca Juga : Pemkot Palembang Percepat Syarat Administrasi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III
“Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,” tukasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden RI nanatinya akan dibuatkan sekolah rakyat yang unggulan untuk keluarga miskin. Semua anak-anak yang tidak mampu harus bersekolah dan nantinya sekolah rakyat ini berbentuk asrama.
“Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026,” imbuhnya.
Baca Juga : Polemik Penonaktifan 11 Juta PBI, Dinkes Sumut Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien Gawat Darurat
(cw1/nusantaraterkini.co)
