Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi guna menjamin penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Menurut Nasim, efektivitas distribusi pupuk menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait belum sinkronnya regulasi dengan sistem distribusi di lapangan.
Ia menyoroti peran PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai eksekutor distribusi yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan otoritas sektor pertanian. Hal ini penting agar alokasi pupuk dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil petani.
Baca Juga : DPR Apresiasi Kinerja BNI dan BTN, Minta Risiko Global dan Digital Diawasi Ketat
“Kami berharap ada perbaikan menyeluruh. Kuncinya adalah kebersamaan dan kesamaan niat. Seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada petani,” ujar Nasim, Kamis (23/4/2026).
Selain itu, Nasim juga menyoroti pentingnya penyempurnaan sistem data, khususnya melalui aplikasi e-RDKK yang selama ini dinilai masih memiliki kelemahan dalam validitas data penerima pupuk. Ia menekankan perlunya penguatan pengawasan hingga tingkat daerah untuk mencegah kebocoran distribusi.
Tak hanya itu, Nasim mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik impor dengan mempercepat pengembangan pupuk organik berbasis potensi lokal. Langkah ini dinilai strategis dalam menghadapi ketidakpastian pasokan global.
Baca Juga : Khawatirkan Lonjakan Harga, Anggota DPR Kritik Rencana Menaikkan HET Minyakita
“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Pengembangan pupuk organik harus menjadi fokus agar petani tidak selamanya tergantung pada impor,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Untuk mewujudkan kebijakan yang lebih komprehensif, Nasim juga mengusulkan kolaborasi lintas komisi di DPR RI, khususnya antara Komisi IV yang membidangi pertanian dan Komisi VI yang membidangi BUMN serta perdagangan.
Ia optimistis, dengan integrasi data yang lebih akurat dan kerja sama seluruh pihak, persoalan kelangkaan pupuk yang kerap dikeluhkan petani dapat diatasi.
Baca Juga : Migor Kian Mahal, Nasim Khan Dorong Operasi Pasar
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan petani mendapatkan dukungan yang layak. Dengan kerja bersama, saya yakin kedaulatan pangan dapat terwujud,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
