Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pembukaan pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 pada Selasa (31/3/2026) langsung mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief, mengingatkan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) agar tidak mengulang kelemahan klasik dalam penyelenggaraan ujian berbasis komputer.
Baca Juga : Legislator Desak Evaluasi Menyeluruh Agar Kendala dalam SNPMB Tak Terulang
Menurutnya, kelancaran UTBK-SNBT bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menyangkut masa depan jutaan calon mahasiswa. Karena itu, negara tidak boleh abai dalam menjamin kesiapan teknis di lapangan.
Baca Juga : 40 Link Pengumuman UTBK SNBT 2024 Lengkap dengan Caranya
“Jangan sampai sistem yang seharusnya modern justru menjadi sumber masalah. Gangguan sekecil apa pun bisa berdampak besar, bahkan menentukan gagal atau tidaknya peserta masuk perguruan tinggi,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai, kesiapan sarana dan prasarana selama ini kerap dianggap sebagai persoalan teknis semata, padahal berdampak langsung pada keadilan akses pendidikan.
Baca Juga : Komisi X Apresiasi Penurunan Angka Putus Sekolah, Pemerintah Diminta Tak Cepat Puas
Dalam konteks ini, kegagalan sistem bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga bentuk kelalaian negara dalam melindungi hak pendidikan warga.
Baca Juga : Komisi X DPR: Penutupan Prodi Adalah Ancaman terhadap Kebebasan Akademik
Habib secara khusus menyoroti sejumlah titik rawan yang berpotensi mengganggu jalannya UTBK-SNBT, mulai dari keterbatasan perangkat komputer, ketidakstabilan jaringan internet, hingga risiko gangguan listrik.
Ia menegaskan, seluruh aspek tersebut harus dipastikan siap sebelum hari pelaksanaan, bukan diuji coba saat ujian berlangsung.
“Kalau server bermasalah atau listrik padam saat ujian, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi bisa menghancurkan kerja keras peserta yang sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu juga mengingatkan bahwa sistem berbasis komputer menuntut standar kesiapan yang jauh lebih tinggi dibanding ujian konvensional. Oleh karena itu, ia mendesak pansel melakukan simulasi menyeluruh dan audit teknis secara berkala.
Selain itu, Habib menekankan pentingnya kesiapan ruang ujian yang layak dan manusiawi. Ia menilai, aspek kenyamanan seperti ventilasi, tata letak, hingga pengawasan tidak boleh diabaikan karena turut memengaruhi konsentrasi peserta.
“Negara harus hadir memastikan proses ini berjalan adil, transparan, dan bebas dari gangguan. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau ketidaksiapan yang merugikan peserta,” katanya.
Di tengah meningkatnya ketergantungan pada sistem digital, DPR memberi sinyal tegas bahwa penyelenggaraan UTBK-SNBT 2026 akan berada dalam pengawasan ketat. Evaluasi menyeluruh, kata Habib, harus dilakukan sejak awal untuk mencegah kegagalan yang berulang.
“Ini soal kredibilitas sistem pendidikan nasional. Kalau dari proses masuk saja sudah bermasalah, bagaimana kita bicara kualitas pendidikan ke depan?” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
