Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemko Medan dengan hangat menyambut kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) serta penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik.
Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat II Kantor Wali Kota Medan, Jumat (6/12/2024), dan diterima langsung oleh Asisten Umum Pemko Medan, Ferry Ichsan, mewakili Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Ferry Ichsan dengan antusias menyambut rombongan DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat datang dan berharap studi komparasi ini menjadi ajang berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk kemajuan bersama.
Baca Juga : Transformasi Digital Sumut Berkah Dimulai, BPSDM Sumut Luncurkan Learning Hub Digital: Tingkatkan SDM ASN
"Kami sangat senang dan merasa terhormat menerima kedatangan teman-teman dari Cilacap. Semoga kunjungan ini memberi banyak wawasan yang dapat diadaptasi di daerah masing-masing," ujar Ferry.
Ferry juga menjelaskan dengan bangga mengenai keberhasilan Pemko Medan dalam menjalankan program UHC JKMB yang telah dimulai sejak 1 Desember 2022. Program ini memberikan akses kesehatan gratis bagi warga Medan, cukup dengan menunjukkan KTP kota. Hingga kini, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Medan telah mencapai 96,3%, yang merupakan bukti komitmen Pemko Medan untuk memastikan pelayanan kesehatan merata bagi seluruh warganya.
"Melalui program UHC JKMB, warga Medan bisa berobat secara gratis meskipun belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam memberikan jaminan kesehatan," tambahnya.
Baca Juga : Jokowi Geram Aplikasi di Pemerintahan Telan Anggaran Rp 6,2 Triliun: Setop Bikin Aplikasi Baru!
Tak hanya program kesehatan, Pemko Medan juga berfokus pada digitalisasi untuk mempermudah pelayanan publik. Ferry mengungkapkan bahwa Pemko Medan sedang merancang arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang akan menjadi pedoman dalam mengembangkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
"Kami terus berinovasi dalam mendigitalisasi pelayanan publik agar semakin mudah diakses oleh masyarakat," terang Ferry.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Indah Mayasari, yang memimpin rombongan, menyampaikan rasa terima kasih dan menyebutkan tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang program UHC JKMB, khususnya terkait pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar di BPJS.
"Kami sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemko Medan mengelola pembiayaan kesehatan, terutama bagi mereka yang belum terdaftar di BPJS, baik PBI maupun mandiri," kata Indah.
Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan, Arrahmaan Pane, juga berbagi tentang penerapan tanda tangan elektronik yang sudah digunakan di seluruh Perangkat Daerah di Medan. Dengan teknologi ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien.
"Selain itu, kami juga memiliki server sendiri dan bekerja sama dengan Badan Sandi Negara untuk menjaga keamanan data. Pelayanan masyarakat pun semakin cepat dengan aplikasi yang kami kembangkan," jelas Arrahmaan.
Perwakilan Dinas Kesehatan Medan juga memberikan informasi bahwa hingga November 2024, sekitar 89,87% warga Medan telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Bagi mereka yang belum terdaftar, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berkat program UHC JKMB, hanya dengan menunjukkan KTP Medan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Medan, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah," ujar perwakilan Dinas Kesehatan.
(cw9/nusantaraterkini.co)
