Nusantaraterkini.co, CANBERRA - Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian menyatakan, tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita.
Pernyataan ini disampaikannya dalam artikel yang diterbitkan di harian lokal The Australian pada Jumat (25/4/2025).
"Baru-baru ini, AS tanpa memandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi "tarif resiprokal" dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao.
Baca Juga: Redam Dampak Tarif AS, Jepang Luncurkan Kebijakan Ekonomi Darurat
Dia juga mengirim pesan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.
"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke ‘hukum rimba’ di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban,” ujarnya.
Delapan puluh tahun yang lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menghentikan kegagalan, dan mendorong pembangunan global.
Sejak saat itu, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari Skala atau kekuasaan, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama, paparnya.
Baca Juga: Legislator: Diplomasi Tarif AS Perlu Diiringi Penguatan Ekonomi Nasional
Namun, sebut Xiao, saat ini AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta menciptakan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.
“Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berakhir pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” lanjutnya.
Tiongkok merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berdasarkan aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi, kata dubes itu.
"Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Tiongkok akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum di mana kekuatan yang menentukan kebenaran," tandasnya.
(Zie/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Xinhua
