Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Dugaan praktik manipulasi data siswa dan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di SDN 1 Batuporo Timur, Kabupaten Sampang, Madura.
Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera turun tangan dan mengusut kasus ini secara menyeluruh.
Sekolah dasar negeri yang berlokasi di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung itu diduga tetap menerima alokasi MBG meski tidak memiliki siswa aktif.
Baca Juga : Soroti Kasus MBG Berbelatung di Pekalongan, Irma Suryani: Ini Kelalaian Petugas BGN yang Ditempatkan di SPPG
Fakta ini terungkap setelah sebuah video berdurasi 3 menit 38 detik viral di media sosial, memperlihatkan penyaluran MBG di sekolah yang disebut tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Video tersebut direkam oleh seorang warga setempat bernama Zainuddin, yang secara terbuka mempertanyakan penyaluran bantuan negara ke sekolah tanpa aktivitas pendidikan.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar negara menyalurkan program ke sekolah yang tidak memiliki siswa, maka ini bukan lagi kelalaian administratif, tetapi indikasi pelanggaran serius yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Amure, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga : Epron Sihombing: Jadikan Hardiknas Momentum Refleksi demi Kemajuan Pendidikan
Amure sapaan akrabnya menilai, dugaan praktik saling pinjam siswa atau pencatatan siswa fiktif merupakan bentuk manipulasi sistem pendidikan yang mencederai tujuan utama program MBG, yakni pemenuhan gizi peserta didik.
“Program Makan Bergizi Gratis dibuat untuk anak-anak yang benar-benar bersekolah. Jika siswanya tidak ada, lalu ke mana anggaran itu mengalir? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Ia menekankan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pencatatan data siswa yang tidak sesuai fakta, maka kasus ini berpotensi masuk ke ranah pidana.
“Saya mendesak Kemendikdasmen untuk tidak menutup mata. Lakukan audit total, libatkan inspektorat dan aparat pengawas internal. Jika ada indikasi kuat manipulasi, serahkan ke aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh menjadi ladang praktik kecurangan,” tegasnya.
Dalam video yang beredar, Zainuddin menyebut SDN 1 Batuporo Timur menerima sekitar 63 porsi MBG setiap hari, meski tidak terdapat satu pun siswa yang aktif bersekolah di lokasi tersebut.
“Setiap hari dapat bantuan MBG 63 porsi, tapi tidak pernah ada kegiatan belajar mengajar karena memang tidak ada siswa aktif,” ujar Zainuddin dalam rekaman video itu.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait validitas data penerima program MBG dan lemahnya pengawasan di lapangan. Publik kini menunggu langkah tegas Kemendikdasmen untuk memastikan program strategis negara tidak disalahgunakan dan benar-benar tepat sasaran.
(cw1/nusantaraterkini.co).
