Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah dinilai gagal mengendalikan tata niaga daging sapi nasional. Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah, secara keras mendesak pemerintah segera turun tangan menyikapi melonjaknya harga daging sapi yang kian mencekik pedagang dan memukul daya beli masyarakat.
Hindun menegaskan, keluhan pedagang daging sapi kini sudah berada pada titik kritis, terutama di wilayah Jabodetabek. Harga yang terus melambung membuat transaksi sepi, margin pedagang tergerus, dan memunculkan ancaman mogok jualan massal—sebuah sinyal darurat yang tak boleh lagi diabaikan negara.
“Ini bukan sekadar keluhan biasa. Kalau pedagang sudah bicara mogok, artinya pasar sedang sakit parah. Pemerintah jangan terus menutup mata,” kata Hindun, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga : Penyaluran Bantuan bagi Peternak Terdampak Banjir di Sumatera Diminta Diawasi Ketat
Ia secara tegas menyoroti rumah potong hewan (RPH) yang dinilai justru menjadi sumber persoalan baru. Tarif RPH yang mahal, kata Hindun, tidak sebanding dengan kondisi harga sapi hidup yang relatif stabil.
“Pedagang menjerit karena biaya RPH terlalu tinggi. Ini ironis. Harga sapi hidup tidak naik signifikan, tapi harga daging di pasar melonjak. Artinya ada masalah serius di rantai distribusi, dan pemerintah wajib menertibkan RPH,” tegasnya.
Hindun memperingatkan, jika pedagang dipaksa menyembelih sapi sendiri demi menekan biaya, maka sistem justru semakin kacau dan tidak efisien. Negara, menurutnya, tidak boleh melempar beban ke pedagang kecil dengan dalih mekanisme pasar.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah dominasi feedloter besar dalam pasokan sapi potong. Hindun menyebut struktur pasar saat ini timpang dan merugikan pedagang, karena harga sapi dari feedloter sudah tinggi sejak awal dan hampir tidak memberi ruang tawar.
“Pedagang tidak punya pilihan. Pasokan dikuasai feedloter besar, harga ditentukan sepihak, lalu pedagang dipaksa menanggung risiko pasar. Ini jelas tidak adil dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai, selama pemerintah hanya fokus pada hilir tanpa menyentuh hulu, persoalan harga tidak akan pernah selesai. Negara, kata Hindun, harus berani mengevaluasi dan mengawasi pola penetapan harga sapi di tingkat feedloter, agar tidak terjadi praktik yang merugikan pedagang kecil dan masyarakat luas.
“Kalau dari hulu sudah mahal, pedagang tidak punya opsi selain menaikkan harga. Akibatnya rakyat yang jadi korban. Negara harus hadir, bukan sekadar jadi penonton,” katanya dengan nada keras.
Legislator dapil Jateng itu mengingatkan, pembiaran terhadap kondisi ini hanya akan memperparah kerugian di semua lini. “Pedagang rugi, konsumen makin terbebani, pasar tradisional bisa mati. Pemerintah jangan menunggu sampai mogok massal benar-benar terjadi baru bertindak,” tandasnya.
Sebelumnya, pedagang daging sapi se-Jabodetabek yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) secara terbuka mengumumkan rencana mogok jualan. Ketua Umum APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama, menyebut dialog dengan pemerintah tidak menghasilkan solusi nyata.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan atau mogok dagang,” ujar Wahyu dalam surat terbuka.
Menurutnya, kondisi pasar sudah tidak sehat dan sangat merugikan pedagang kecil-menengah serta masyarakat menengah ke bawah. Jika pemerintah tetap abai, mogok dagang disebut tinggal menunggu waktu.
(cw1/nusantaraterkini.co)
