Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rencana keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat menuai sorotan.
Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan hubungan luar negeri Indonesia, khususnya dengan Cina yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah serta hubungan historis dengan Palestina.
Baca Juga : Habib Syarief Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menegaskan, Indonesia tidak boleh gegabah dalam merespons inisiatif yang digerakkan oleh Amerika. Menurutnya, setiap keputusan politik luar negeri harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik kekuatan besar.
Baca Juga : Komisi X Apresiasi Penurunan Angka Putus Sekolah, Pemerintah Diminta Tak Cepat Puas
“Indonesia harus berhati-hati. Cina memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah dan secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Jika Indonesia terlalu dekat dengan skema yang diprakarsai Amerika, ini bisa menimbulkan persepsi keberpihakan dan berdampak pada hubungan strategis dengan Cina,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menilai, posisi Indonesia selama ini relatif konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam isu Palestina. Karena itu, keterlibatan dalam misi perdamaian Gaza harus tetap menjaga prinsip netralitas dan tidak terjebak dalam kepentingan satu blok kekuatan global.
Baca Juga : Cegah 'Gaza Kedua' di Lebanon, Spanyol Desak Uni Eropa Tangguhkan Kerja Sama dengan Israel
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Keduanya merupakan mitra strategis Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun keamanan. Ketidakseimbangan dalam relasi tersebut dinilai berisiko merugikan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Baca Juga : DPR Soroti Konflik Timur Tengah, Kritik Standar Ganda dan Sikap AS
“Indonesia tidak boleh dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan kepentingan negara mana pun. Kebijakan luar negeri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan tekanan geopolitik,” tegasnya.
Dalam konteks konflik Palestina–Israel, Indonesia justru dinilai memiliki modal politik dan moral yang kuat untuk memainkan peran sebagai mediator independen. Dengan status sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia serta konsistensi dukungan terhadap Palestina, Indonesia dinilai lebih relevan mengambil posisi sebagai fasilitator dialog, bukan sekadar peserta dalam misi yang dirancang negara adidaya.
Baca Juga : Hidayat Nur Wahid Kecam Serangan ke Lebanon, Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel
“Indonesia seharusnya tampil sebagai jembatan dialog, bukan aktor yang terseret dalam skema kekuatan besar. Peran mediasi akan jauh lebih sejalan dengan konstitusi dan amanat politik luar negeri bebas aktif,” katanya.
Baca Juga : DPR Kecam UU Hukuman Mati Israel ke Tahanan Palestina: Ancaman Serius HAM dan Legalisasi Penindasan
Ia menutup dengan peringatan bahwa konflik Gaza bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga arena pertarungan kepentingan global. Karena itu, setiap langkah Indonesia harus dihitung secara strategis agar tidak mengorbankan posisi diplomatik dan kepentingan nasional jangka panjang.
(cw1/nusantaraterkini.co)
