Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, BINJAI – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-154 Kota Binjai, sorotan tajam justru datang dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Alih-alih menghadirkan suasana penuh optimisme, kondisi Kota Rambutan dinilai sedang dibayangi konflik politik antara Walikota dan DPRD yang dianggap mengganggu fokus pembangunan daerah.
Aktivis Kota Binjai, Oza Hasibuan, menilai polemik yang terus terjadi di tingkat elit pemerintahan menunjukkan lemahnya komunikasi politik dan minimnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Momentum ulang tahun kota seharusnya menjadi ruang evaluasi dan pembuktian kinerja, bukan dipenuhi kegaduhan politik yang tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat,” ujar Oza dalam keterangannya yang diterima nusantaraterkini.co, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga : Aliansi Pemuda- Mahasiswa Binjai Protes Pengangkatan Kadis PUPR
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi, infrastruktur, hingga pelayanan publik dibanding mempertontonkan konflik antarpejabat.
Dalam pernyataannya, Oza turut menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Binjai.
Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap belum menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menilai pemerintah daerah belum maksimal menggali potensi lokal serta masih lemahnya pengawasan terhadap sumber pendapatan daerah.
Baca Juga : Cerita Driver Ojek yang Terdampak Gangguan Pasokan BBM: Terpaksa Matikan Aplikasi Lantaran Tak Dapat Bensin
Selain itu, tingginya angka pengangguran juga menjadi perhatian serius. Minimnya investasi dan belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi disebut membuat banyak anak muda Binjai kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri.
Aktivis juga menilai berbagai program bantuan sosial dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum mampu menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kecil.
Tak hanya itu, pola pembangunan infrastruktur turut mendapat kritik. Pemerintah dinilai lebih sering bergerak setelah muncul keluhan masyarakat atau viral di media sosial.
“Pembangunan jangan hanya dilakukan ketika sudah ramai diprotes warga. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas dan responsif sebelum masalah membesar,” tegasnya.
Oza juga menyinggung arah pembangunan Kota Binjai yang dinilai belum memiliki visi kuat dan terkesan stagnan. Penegakan peraturan daerah disebut belum berjalan maksimal, khususnya terhadap kalangan tertentu.
Di sisi lain, maraknya isu dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat turut menjadi sorotan publik dan dinilai mencoreng citra Kota Binjai di mata masyarakat luas.
Menutup pernyataannya, Oza mengingatkan bahwa usia 154 tahun merupakan usia matang bagi sebuah kota untuk berkembang lebih maju dan kompetitif.
Ia meminta Walikota dan DPRD segera mengakhiri konflik politik serta fokus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat.
“Jika sisa masa jabatan hanya diwarnai kegaduhan politik tanpa capaian nyata, maka periode ini akan dikenang sebagai masa kemunduran bagi Kota Binjai,” pungkasnya.
(Dra/nusantaraterkini.co)
