Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Belakangan ramai Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka masuk ke Partai Golkar. Bahkan, Jokowi atau Gibran disebut bisa menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membeberkan sejumlah syarat yang harus dilalui oleh siapapun jika menjadi calon Ketum Golkar.
Pria yang kerap disapa Ical itu mengatakan Jokowi atau Gibran bisa bergabung menjadi kader Golkar, namun, tidak untuk ketua umumnya. Sebab, ia mengatakan Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.
Baca Juga : Panitia Laporkan Kericuhan di Luar Arena Musda Golkar Sumut ke Poldasu
"Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi," kata Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, (15/2/2024), dikutip dari detikcom.
Ical menyebut untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar, ada opsi lain bagi Jokowi dan Gibran. Yakni, jika semua provinsi partai Golkar menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya. Dan juga apabila dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.
Jika AD/ART Partai Berubah
Baca Juga : Musda Golkar Sumut Ricuh, Bawa Kayu hingga Petasan
Menurut Ical, memungkinan adanya perubahan AD/ART itu. Namun, perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.
"(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," kata Ical.
5 Tahun Kaderisasi
Baca Juga : Tajir Melintir, Nia Ramadhani Ogah Manjakan Anak-anaknya
Ical mengatakan opsi lain, jika Jokowi-Gibran tidak dapat melalui jalan tersebut, yakni dengan melalui kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, menyebut Jokowi belum dapat bergabung jadi kader atau pemimpin partai koalisinya. Lantaran, Jokowi masih menjabat presiden yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia.
"Sebaiknya Pak Jokowi itu di atas semua partai politik. Pak Jokowi itu bapak bangsa. Itu catatan pentingnya," kata Ahmad Doli.
Baca Juga : Nia Ramadhani Punya Chef Pribadi, Istri Ardi Bakrie Ternyata Doyan Jajan di Ojol
Jokowi Harus Menaungi Semua Partai
Menurut Ahmad, posisi Jokowi sudah dianggap sebagai pimpinan politik tertinggi. Artinya, menaungi semua partai termasuk Golkar. Setidaknya, sampai 20 Oktober 2024.
Ahmad menilai Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Lantaran, perannya yang masih dibutuhkan meski sudah ada presiden baru setelah 20 Oktober 2024 mendatang.
Baca Juga : Pengamat: Jokowi Tak Sekadar Bangun Optimisme, PSI Disiapkan Jadi Kendaraan Politik 2029
"Karena kami lihat prestasinya (Jokowi) selama dua periode ini luar biasa. Energinya masih cukup. Selama beliau bersedia, saya kira bangsa ini masih perlu saran dan masukan dari Pak Jokowi," ujarnya.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
