Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) TNI, yakni Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI, berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.
Baca Juga : Sentil Alumni LPDP Lupa Pulang', Cucun Restui TNI Turun Tangan Tanamkan Nasionalisme
Dalam sambutannya, Kasum TNI menegaskan bahwa tema Rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Baca Juga : Kawal Aspirasi May Day 2026, Polda Sumsel Terjunkan 3.432 Personel Gabungan untuk Pengamanan
“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya.
Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM.
Baca Juga : Rutan Pemalang Laksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan WBK dan WBBM
"Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI," pungkasnya.
Baca Juga : Lapas Kelas I Medan Ikuti Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM 2026
Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi RE Martadinata, dan RSAU dr S Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat. TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : DPR Desak MoU Antikorupsi MA-KPK Bukan Sekadar Gimmick: ASN Harus Berubah
Baca Juga : Sekjen DPD RI Ajak Mitra Strategis Berkolaborasi untuk Pembangunan Daerah
