Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, BINJAI - Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan prodak kilang PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama ( KKKS) selama periode 2018 - 2023.
Tidak main - main kerugian negara yang di akibatkan oleh kasus ini sebesar Rp 193,7 Triliun. Salah satu modus dalam kejadian tersebut adalah dugaan pengoplosan minyak, dimana minyak mentah dengan RON 90 (Pertalite) dibawahnya di duga di sulap menjadi RON 92 (Pertamax).
Baca Juga : Razia Kos-kosan, Tim Gabungan Temukan 10 Penghuni Positif Narkoba
Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS).
Dengan munculnya kasus ini, ke khawatiran mulai merebak di tengah masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kota Binjai.
Banyak yang mempertanyakan apakah BBM Jenis Pertamax yang beredar di SPBU di wilayah Kota Binjai benar-benar sesuai standar atau justru merupakan hasil dari oplosan.
Baca Juga : Kasus Korupsi Minyak Mentah di Pertamina Diharapkan Tak Berdampak Ketersediaan BBM Lebaran
Merespon situasi ini, Yudhi William Pranata, selalu putra daerah Kota Binjai mendesak pihak terkait, khususnya DPRD Binjai dan dinas terkait segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) guna memastikan keaslian Pertamax yang beredar di Kota Binjai.
Yudhi yang juga aktivis HMI ini mengatakan bahwa langkah ini diperlukan agar masyarakat Kota Binjai tidak merasa was-was saat menggunakan BBM.
Menurutnya, Pemerintah Kota Binjai harus hadir dalam situasi ini untuk memberikan jaminan keamanan dan kualitas BBM kepada masyarakat.
"Jika terbukti ada penyimpangan distribusi atau kualitas BBM di Kota Binjai maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap SPBU tersebut," tegas Yudhi, Kamis (27/2/2025).
"Kasus korupsi ini masih dalam proses hukum namun dampaknya sudah mulai terasa di setiap daerah khususnya di Kota Binjai," sambungnya.
Yhudi juga berharap agar Pemerintah Daerah Kota Binjai harus berperan aktif bersama dengan pihak penegak hukum.
"Lakukan Sidak secara rutin ke SPBU yang ada di Kota Binjai untuk memastikan kembali ketersediaan dan kualitas BBM di Kota Binjai agar tetap terjamin," tutup Yudhi.
(Dra/nusantaraterkini.co).
