Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengakomodir pembuat rokok illegal agar masuk dalam sistem sehingga ke depan mereka juga bisa membayar cukai rokok.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat temu pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9/2025) siang.
Purbaya mengaku pada pagi harinya, ia juga sudah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) di Kantor Kemenkeu.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Segera Antisipasi PHK Massal di Industri Rokok
Baca Juga : Pemberantasan Rokok Ilegal Butuh Penindakan dari Hulu hingga Hilir
Pada pertemuan dengan GAPPRI itu, Purbaya mengaku mendapat banyak masukan dan saran.
"Mereka (GAPPRI) memberikan masukan banyak sekali. Musti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka bingung mau memberikan masukan apa lagi. Saya minta tuliskan aja masukkannya lagi. diskusi antar mereka. sehingga masukannya nggak merugikan yang satu dan menguntungkan yang lain," cerita Purbaya.
"Tapi satu hal yang saya haruskan ke mereka, apakah saya perlu merubah cukai tahun 2026? Mereka bilang asal nggk dirubah sudah cukup. Ya udah nggak saya rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin. dia minta seri, ya udah, dia bilang udah cukup. Nanti salahin mereka aja sendiri. Jadi tarif cukai (rokok) tahun 2026 tidak kita naikkin," ungkap Purbaya dengan gaya khasnya memaparkan sesatu dengan metode bercerita.
"Tapi gini kita kan sekarang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang illegal, ada barang illegal dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Produk-produk yang nggak bayar pajak. Kalau kita bunuh semua ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menciptakan lapangan kerja menjadi tak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat satu program khusus, memang sudah pernah ada, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Di sana nanti akan ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai juga nanti akan ada di sana. Konsepnya adalah sentralisasi. One Stop Service. Ini sudah jalan di Kudus Jawa Tengah dan di Parepare Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain," ungkapnya.
"Tujuannya tadi, menarik pembuat rokok illegal masuk ke Kawasan Khusus, dan mereka bisa membayar pajak sesuai kewajibannya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya ngebela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan? Kita atur nanti bagaimana mereka bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan yang besar," katanya.
"Tadi (saat pertemuan dengan GAPPRI) perusahaan-perushaan besar minta supaya mereka bisa masuk ke market perusahaan kecil tadi. (Mereka minta) agar dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding (dengan yang kecil), ya bagus untuk dia, tapi itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan yang seperti itu. tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair, gitu, itu ya," ucap Purbaya.
Saat pemaparan itu, Purbaya pun sempat melihat data Kawasan Industri Hasil Tembakau yang sudah ada, yang diberikan stafnya yang duduk di samping kirinya.
"Ini mah nggak jalan semua ini. Kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tu Kawasan Industri Hasil Tembakau 2024 di lima tempat. Kok ada lima mestinya nggak masalah dong saya! ternyata masih nggak jalan. Masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan di kertas bagus-bagus terus. Gimana sih lo?," ucapnya sambal tersenyum menoleh ke stafnya.
"Ternyata masih belum jalan. Nanti kita galakkin lagi ya, kita betulin ya," ucapnya melirik lagi ke staf yang duduk di sebalah kirinya tersebut.
"Siap Pak, siap," dijawab oleh beberapa stafnya yang hadir saat konpres itu.
"Jadi yang jelas, penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi jangan main-main. Tapi gini, kita kasih mereka ruang untuk hidup juga dengan menggalakkan Kawasan Industri Hasil Tembakau, atau langkah-langkah lain yang diperlukan juga. Sehingga lapangan kerjanya masih tercipta dan yang kecil UMKM juga masih bisa masuk ke sistem tapi dengan fair dan membayar pajak, nanti ini akan kerja sama dengan pemda juga ya," pungkasnya.
(fer/nusantaraterkini.co)
