Nusantaraterkini.co, PALEMBANG—Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga untuk menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026 sebagai langkah mitigasi di wilayah rawan, Rabu (6/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago memimpin langsung kegiatan tersebut guna memperkuat sinergi lintas sektor dan memprioritaskan langkah pencegahan dini agar bencana tahunan ini tidak berdampak luas pada kesehatan serta ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Rico Waas Hadiri Silaturahmi Menko Polkam, Bahas Kondisi Sosial Sumut
“Karhutla adalah bencana yang berulang setiap tahun. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Djamari saat diwawancarai usai apel di Griya Agung Palembang.
Baca Juga : Menko Polkam Ajak PWI Berperan Jaga Suasana Politik Tetap Teduh
Djamari mengatakan jika apel ini juga menandai reaktivasi desk penanggulangan karhutla untuk memperkuat sinkronisasi pemantauan serta evaluasi penegakan hukum. Menurutnya, optimalisasi koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan dalam mendukung kebijakan pengendalian yang lebih efektif.
Baca Juga : Karhutla Ancam Permafrost: Studi China Ungkap Kerusakan Permanen Ekosistem Tanah Beku
"Melalui desk ini, kita harap seluruh kementerian, lembaga, and seluruh unsur terkait lainnya ikut menjadi bagian dalam upaya mitigasi, pencegahan penanggulangan bencana, dan evaluasi penanggulangam penegakan hukum," katanya.
Ia menjelaskan jika penanganan karhutla merupakan atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto, terutama di wilayah strategis seperti Sumatera Selatan yang memiliki lahan gambut serta mineral kering yang luas.
Baca Juga : BPBD Sumsel Padamkan 3 Hektare Lahan Gambut Terbakar di Muratara
Berdasarkan data yang dipaparkan, luas karhutla di Sumsel mengalami tren penurunan signifikan dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.339 hektare pada 2025, sementara untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2026 tercatat seluas 79 hektare.
Baca Juga : Sumsel Dapat Tambahan 13.000 Kuota Rumah dan Jadi Tuan Rumah Launching Nasional
"Sumsel menjadi wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengendalian karhutla. Wilayah ini memiliki kerawanan tinggi, karena lahan gambut dan mineral kering yang luas, dan area perkebunan yang dapat menyebabkan karhitla," jelasnya.
Meskipun angka kebakaran lahan menunjukkan penurunan, Djamari mengingatkan seluruh pihak agar tidak bersikap puas diri dan tetap mempertahankan kedisiplinan dalam pengawasan di lapangan.
Baca Juga : Putus Rantai Penularan TBC, Dinkes Sumsel Prioritaskan Skrining pada Keluarga Penderita
"Penurunan ini harus disyukuri, tapi juga tidak bolej lengah. Capaiam ini harus tetap dijaga dengan kerja keras dan lebih disiplin," ucap dia.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
