Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah melontarkan kritik tajam terhadap cara pemerintah selama ini memperlakukan arus mudik Lebaran yang dinilai hanya sebatas agenda tahunan tanpa arah strategis.
Ia menegaskan, negara gagal jika momentum pergerakan jutaan orang ini tidak diubah menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
“Libur Lebaran bukan sekadar tradisi pulang kampung. Ini momentum ekonomi besar. Kalau tidak dikelola serius, pemerintah hanya membiarkan uang lewat tanpa jejak di daerah,” tegasnya, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga : Kaisar Abu Hanifah: PHK Krakatau Osaka Steel Alarm Bahaya Industri Baja
Legislator dapil Yogyakarta itu menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola lonjakan pemudik sebagai pasar raksasa. Menurutnya, hingga kini belum terlihat desain kebijakan yang terintegrasi untuk memastikan belanja pemudik benar-benar berputar dan mengendap di ekonomi lokal.
“Setiap tahun jumlah pemudik meningkat, tapi dampak ekonominya stagnan. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pariwisata kita,” ujarnya.
Kaisar juga mengingatkan daerah tujuan favorit seperti Yogyakarta agar tidak terjebak pada euforia kunjungan tanpa memperbaiki kualitas layanan dasar.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hentikan Sikap Pasif, Ancaman PHK Massal 2026 Mengintai
Ia menilai persoalan klasik seperti toilet kotor, air bersih terbatas, hingga parkir semrawut adalah bukti lemahnya manajemen pemerintah daerah.
“Hal-hal mendasar saja masih amburadul. Bagaimana mau bicara pariwisata kelas dunia kalau toilet saja tidak layak? Ini soal keseriusan, bukan sekadar anggaran,” sindir bekas aktivis PMII ini.
Lebih jauh, ia menilai pemerintah belum maksimal melibatkan pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif dalam ekosistem mudik. Padahal, menurutnya, sektor inilah yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari perputaran uang selama libur Lebaran.
“Jangan sampai yang diuntungkan hanya pelaku besar atau kota tertentu. UMKM harus jadi pemain utama, bukan penonton di daerah sendiri,” tegasnya.
Ia pun mendesak adanya langkah konkret, mulai dari penguatan promosi digital, kurasi destinasi, hingga pengelolaan arus wisatawan berbasis data. Tanpa itu, menurutnya, mudik hanya akan terus menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan bagi pemerataan ekonomi.
“Kalau pemerintah tidak berani membenahi ini secara serius, maka setiap Lebaran kita hanya merayakan keramaian tanpa hasil. Ini kegagalan kebijakan yang terus berulang,” pungkas Kaisar.
(LS/Nusantaraterkini.co).
