Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait untuk melakukan validasi data kendaraan bermotor di Aula Sriwijaya guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah strategis ini melibatkan Dinas PMD, Bagian Tata Pemerintahan, serta Bapenda Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk melakukan pemutakhiran data secara terpadu mulai 1 April hingga 31 Mei 2026.
Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menyampaikan jika akurasi data merupakan kunci utama karena sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca Juga : Layanan SAMSAT Sumsel Tutup Libur Lebaran 18-24 Maret, Pajak Mati Dapat Dispensasi Denda
“Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan,” ujar Rizwan, Rabu (8/4/2026).
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumsel terkait peluncuran aplikasi SIGUNTANG yang menuntut basis data kuat dan terintegrasi.
Berdasarkan data masa uji coba aplikasi tersebut sejak awal Januari hingga Maret 2026, tercatat potensi pajak mencapai lebih dari Rp673 juta dari 989 unit kendaraan, di mana 43,47 persen di antaranya telah merealisasikan pembayaran.
Baca Juga : Tepis Isu Lonjakan Tarif, Pemprov Sumsel Tegaskan Tak Ada Kenaikan Biaya Pajak Kendaraan
Dukungan serupa disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Sumsel, Sutoko yang menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.
Melalui verifikasi langsung oleh perangkat desa dan kelurahan, diharapkan kendala seperti perubahan kepemilikan atau data kendaraan yang belum teridentifikasi dapat segera teratasi demi transparansi pajak yang lebih baik.
“Pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor,” tutupnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
