Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar oknum pegawai pajak di Jakarta. Langkah tegas ini menjadi sorotan tajam mengingat terjadi di saat penerimaan negara sedang mengalami tekanan berat dan defisit APBN mulai mendekati ambang batas krusial 3 persen.
Penindakan ini dianggap bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan momentum penting untuk menguji sekaligus memperkuat integritas aparatur negara di jantung otoritas fiskal nasional.
Baca Juga : Operasi Senyap di KPP Madya, KPK Lepaskan Direksi PT WP yang Terjerat OTT
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin, memberikan pandangan strategis terkait insiden ini. Ia menilai bahwa penangkapan tersebut harus dilihat secara proporsional sebagai tindakan korektif terhadap individu, namun tetap menjadi alarm keras bagi institusi.
“Saya melihat kasus ini sebagai tindakan penegakan hukum terhadap oknum, bukan cerminan keseluruhan institusi perpajakan yang tengah menjalankan agenda reformasi secara intensif,” ujar Amin pada Selasa (13/1/2026).
Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Shortfall
Amin menekankan bahwa di tengah kondisi shortfall atau realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, kepercayaan masyarakat adalah aset yang paling berharga. Langkah pembersihan internal melalui jalur hukum justru dianggap sebagai cara paling efektif untuk menjaga legitimasi negara di mata wajib pajak. Amin juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang bersikap kooperatif dalam proses penyidikan ini.
“Saya mengapresiasi sikap Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang langsung membuka diri terhadap proses hukum, karena ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal bekerja,” lanjutnya, seperti dilansir RMOL.
Tiga Pilar Reformasi Masa Depan
Ke depan, tantangan besar bagi otoritas pajak adalah mempersempit ruang diskresi yang sering kali menjadi celah praktik manipulasi. Amin mendorong agar reformasi difokuskan pada tiga ranah utama: digitalisasi sistem, pembenahan kualitas SDM melalui lifestyle check, dan penataan hubungan antara fiskus dengan konsultan pajak.
Dari sisi sistem, digitalisasi pemeriksaan harus memastikan adanya audit trail yang tidak bisa diintervensi oleh faktor manusia.
Di sisi lain, peran konsultan pajak harus dikembalikan sebagai mitra kepatuhan, bukan justru menjadi jembatan informal bagi praktik penyalahgunaan.
Baca Juga : Adopsi KUHAP Baru, KPK Hapus Tradisi Pamer Tersangka dalam Konferensi Pers OTT
Amin memastikan bahwa legislatif akan terus mengawal proses ini guna memastikan stabilitas penerimaan negara. “Pemerintah sudah berada di jalur reformasi yang tepat, dan Komisi XI DPR akan terus mengawalnya melalui fungsi pengawasan dan legislasi,” pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
