Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Meski sedang dalam masa pemulihan pascabencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2026 dalam kondisi stabil.
Berbagai intervensi dilakukan melalui Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), seiring dengan kondisi stok pangan Sumut yang saat ini berada pada posisi surplus.
Pelaksana tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Timur Tumanggor mengatakan, pihaknya juga terus melakukan sejumlah kebijakan agar harga bahan pokok tetap stabil di tahun 2026.
Baca Juga : 2.606 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Direvitalisasi, Pemerintah Kucurkan Rp1,3 Triliun
"Ya, stok surplus, sehingga menjelang bulan Ramadan hingga hari raya Idulfitri nanti, kita pastikan kondisinya bisa tetap terjaga dan harga bahan pokok bisa stabil tidak terlalu naik," kata Timur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Timur mengatakan, sepanjang 2025, Sumut mengalami surplus beras. Produksinya mencapai lebih dari 2.222.000 ton, sementara kebutuhan masyarakat Sumut sekitar 1,7 juta ton per tahun, sehingga terdapat surplus sekitar 501 ribu ton.
Kondisi ini juga menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah penyuplai beras bagi provinsi lain.
Baca Juga : Pemulihan Pascabencana Sumut Berlangsung Hingga Tiga Tahun ke Depan, Alokasi Anggaran Rp 23,32 Triliun
Selain beras, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus, di antaranya cabai merah sebesar 134 ribu ton, jagung 135 ribu ton, serta cabai rawit 65 ribu ton. Namun demikian, Timur mengakui harga cabai merah masih berpotensi berfluktuasi karena sebagian produksi dijual ke provinsi lain dengan harga lebih tinggi.
“Untuk harga cabai merah terkadang berfluktuasi karena cabai dijual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi, makanya kita lakukan intervensi saat panen untuk menjaga stok dan harga bisa terkendali,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui pengembangan kawasan unggulan padi di lima kabupaten/kota, di antaranya Deliserdang, Serdangbedagai, dan Asahan. Sementara kawasan unggulan untuk cabai merah dikembangkan di Kabupaten Karo dan Batubara.
Baca Juga : Pekan Ramadan 7-15 Maret, Pj Sekdaprov Sumut: Jadikan Ruang Kolaborasi Inklusif
“Untuk kawasan ini kita intervensi mulai dari alsintannya, pupuk juga bibitnya, supaya produksi kita tetap bisa surplus,” ujar Timur.
Pemprov Sumut juga menjaga produksi sekaligus sigap melakukan pemulihan lahan pascabencana, terutama di daerah terdampak. Bilang Timur, berdasarkan data, terdapat 31.123 hektare lahan pertanian di Sumut yang terdampak bencana.
Adapun wilayah tersebut dengan rincian rusak ringan lebih dari 22 ribu hektare, rusak sedang sekitar 4.500 hektare, dan rusak berat 4.560 hektare.
Baca Juga : Buka Posko Pengaduan, Pemprov Sumatera Utara Ingatkan Pembayaran THR Maksimal H-7
“Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah ada 94 hektare lahan. Kita sudah melakukan penanaman kembali dan bibitnya kita berikan. Sedangkan untuk kerusakan lahan sedang dan berat di daerah yang lain juga akan diintervensi," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugrah, memaparkan bahwa melalui program Jaskop sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah membangun 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) dan 10 unit gudang penyimpanan di dua kabupaten sentra produksi cabai terbesar, yakni Batubara dan Karo.
“Ini merupakan langkah bijak yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pascapanen, menurunkan kehilangan hasil, serta menjaga stabilitas pasokan cabai sebagai komoditas strategis penyumbang inflasi,” ujar Dikky.
Baca Juga : Ingatkan Soal Judol dan Pinjol, Pj Sekdaprov Sumut: Sanksinya Tegas
Kapasitas SDD mampu menampung hingga 2 ton cabai merah yang dikelola oleh kelompok tani penerima manfaat, mengurangi risiko kehilangan pascapanen hingga 20 persen, serta meningkatkan pendapatan petani sampai 22 persen.
Untuk meredam gejolak inflasi pada 2025, Pemprov Sumut melalui BUMD juga melakukan pembelian dan penyaluran sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Langkah ini ditempuh untuk mengendalikan laju inflasi akibat fluktuasi harga cabai merah yang sempat menyentuh kisaran di atas Rp100 ribu per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Sumut.
Baca Juga : Lowongan CPNS 2026: Didominasi Guru, Pemprov Sumut Siapkan 9.759 Formasi
(cr2/nusantaraterkini.co).
