Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan untuk membentuk Presidential Club (PC) sebagai wadah untuk berkumpulnya para mantan Presiden dan Wapres guna diminta pandangan serta masukkan demi kemajuan bangsa.
Namun di tengah wacana tersebut banyak pro dan kontra akan terbentuknya wacana tersebut.
Baca Juga : Apresiasi Prabowo di Filipina, GREAT Institute: ASEAN Lahir dari Rahim Solidaritas Kawasan
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi menilai bila ide ini terwujud, Prabowo Subianto bisa memperkuat legitimasinya sebagai presiden.
Baca Juga : Cegah Korupsi, Gus Ipul Usul Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat Dialihkan ke Lembaga Lain
Apalagi, katanya, sebagian masyarakat termasuk dari kelompok elite sempat mempertanyakan hasil pemilihan umum presiden 2024, yang diduga diwarnai kecurangan.
Hal itu disebut bisa diatasi bila Prabowo berhasil merangkul para mantan presiden dan mendapatkan dukungan mereka.
"Saya kira pembentukan presidential club itu untuk meningkatkan legitimasi, untuk menjustifikasi bahwa ini adalah representasi Indonesia," katanya, Rabu (8/5/2024).
"Itu biasanya secara sosial diterima. Itu teknik untuk bisa mendapatkan dukungan yang maksimal," sambungnya.
Selain itu, lanjutnya, klub kepresidenan pun secara simbolis dapat menampilkan kerukunan para elite politik, seperti yang kerap ditunjukkan mantan presiden AS melalui the president's club di sana.
Menurutnya, ini penting, terutama mengingat sikap dingin Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 20 tahun terakhir dan terhadap Joko Widodo sejak kira-kira tahun lalu.
Hubungan Megawati dan SBY renggang setidaknya sejak 2003, saat SBY memutuskan maju melawan Megawati di pilpres 2004.
Sementara itu pandangan berbeda disampaikan Aisah Putri Budiatri dari BRIN. Dia mengaku khawatir apa yang disebut klub kepresidenan ujung-ujungnya akan menjadi "klub elite para sultan" yang memunculkan "oligarki politik luar biasa".
Sebelum pemilu 2024, sistem oligarki memang telah tampak dalam peta politik nasional dan daerah, kata Aisah.
Namun, para elite selama ini tidak secara gamblang "berkumpul jadi satu" seperti yang kemungkinan terjadi melalui klub kepresidenan.
"Oligarki ini kan jadi penyakit yang merugikan demokrasi di Indonesia, karena semua pasti berpihak pada kepentingan oligarki," katanya.
"Dalam situasi kemudian ada presidential club, di mana ini menjadi [tempat berkumpul] leader politik yang penting di level nasional maupun lokal, itu bisa jadi berbahaya, karena semakin mengkristalkan kekuatan oligarki," jelasnya.
Sekarang, kata Aisah, kuncinya ada di tangan Megawati; apakah ia bersedia "rujuk" dengan SBY dan Jokowi serta bergabung dengan koalisi pemerintahan atau setia menjadi oposisi seperti di masa 10 tahun pemerintahan SBY yang lalu.
"Begitu (PDI-P)masuk ke dalam barisan oposisi, maka itu signifikan bisa memengaruhi," imbuhnya.
"Fungsi checks and balances bisa berjalan lebih baik, dibandingkan dengan tidak ada sama sekali oposisi ataupun sangat kecil meninggalkan PKS di sana," tandasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
