Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, skema ini juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
Bamsoet sapaan akrabnya menilai, selain bisa mengurangi permainan uang, skema ini juga bisa menekan ongkos politik yang menjadi penyebab korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 201 kepala daerah mulai dari Wali Kota hingga Gubernur terjerat kasus korupsi. Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan perizinan, proyek infrastruktur, serta pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga : IHSG Ambruk, Bamsoet Sindir Bursa: Reformasi Setengah Hati Tak Cukup, Prabowo Diminta Bongkar Akar Masalah
“Pilkada langsung sering kali berubah menjadi kontestasi modal. Banyak calon harus mengeluarkan biaya sangat besar sejak proses pencalonan, kampanye, hingga jelang pencoblosan. Situasi ini menciptakan lingkaran setan, karena ketika terpilih, kepala daerah terdorong mengembalikan modal politiknya melalui cara-cara yang menyimpang,” ujar Bamsoet, Rabu (24/12/2025).
Bamsoet juga menyoroti aspek efisiensi anggaran negara. Menurutnya, Pilkada langsung membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari logistik pemungutan suara, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang yang kerap terjadi akibat sengketa hasil.
"Pilkada melalui DPRD sebagai alternatif yang lebih rasional dan terukur. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kapasitas menilai rekam jejak, kapabilitas, serta integritas calon kepala daerah melalui mekanisme yang lebih tertutup dari maraknya politik uang di lapangan, namun tetap bisa dibuat transparan dan akuntabel," kata Bamsoet.
Kendati demikian, Bamsoet menegaskan, perubahan sistem Pilkada harus dibarengi dengan penguatan integritas DPRD. Menurutnya, transparansi proses pemilihan, pengawasan publik, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan menjadi syarat mutlak agar sistem ini berjalan sehat dan dipercaya masyarakat.
"Dukungannya terhadap Pilkada melalui DPRD bukan langkah mundur dalam demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih substansial," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.
"Demokrasi tidak semata diukur dari proses pemungutan suara langsung, tetapi dari hasilnya yakni pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat," imbuh Bamsoet.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena lebih efisien. Prabowo menyebut sistem pilkada saat ini menghamburkan uang hingga puluhan triliun, bahkan tidak hanya uang negara tetapi juga uang tokoh yang bertarung di pilkada dan partai.
"Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo.
(cw1/nusantaraterkini.co).
