Nusantaraterkini.co, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang resmi menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun "Sekolah Rakyat Satu Atap", sebuah kawasan pendidikan terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA. Proyek ambisius ini ditujukan bagi 1.000 anak dari keluarga prasejahtera guna menjamin keberlanjutan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Kota Palembang.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek ini. Menurutnya, sekolah satu atap merupakan solusi konkret bagi keluarga kurang mampu yang sering kali terhambat masalah biaya saat anak mereka harus transisi dari jenjang pendidikan dasar ke menengah.
Baca Juga : Pemko Palembang Luncurkan Layanan Cek Kesehatan Gratis untuk Mitra Gojek Akhir April 2026
“Program ini sangat penting sebagai sarana pendidikan yang inklusif. Kita dorong agar segera terealisasi agar anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan,” ujar Ratu Dewa, Senin (26/1/2026).
Baca Juga : Surat Soal Sekolah Rakyat tak Direspons, Ini Kata Guru Mis Tahfidzul Quran Darun Najah
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan bahwa proyek ini menggunakan skema pembagian tugas yang efisien. Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik sepenuhnya akan ditangani oleh Kementerian PUPR.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan kementerian terkait. Saat ini lokasi lahan sedang dalam proses finalisasi agar pembangunan fisik bisa segera dimulai oleh pusat,” kata Raimon.
Baca Juga : Debu Proyek Sekolah Rakyat di Padangsidimpuan Mengkhawatirkan Kesehatan Siswa
Untuk menjamin bantuan ini tepat sasaran, Dinas Sosial akan menerapkan seleksi ketat. Calon siswa harus terdaftar dalam kategori Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah. Verifikasi data dilakukan secara lintas sektoral melibatkan BPS, Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga : Komisi X Apresiasi Penurunan Angka Putus Sekolah, Pemerintah Diminta Tak Cepat Puas
Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Lukman Haris menilai proyek ini sebagai lompatan besar bagi sistem pendidikan di Sumatera Selatan. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menunda penetapan lahan agar rencana ini tidak sekadar menjadi janji.
"Sekolah rakyat ini bisa menjadi model pendidikan inklusif pertama di Sumsel yang menyatukan akses dan kualitas di bawah satu atap. Ini harus segera terwujud agar pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat bawah," tegas Lukman.
Baca Juga : Anies Baswedan: Generasi Emas Harus Kuasai AI Tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
(Tia/Nusantaraterkini.co)
