Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani masalah berulang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Desakan ini muncul setelah terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).
Insiden terbaru ini menambah daftar panjang kekacauan di Lapas. Sebelumnya, awal Mei 2025, empat warga binaan tewas akibat miras oplosan di Lapas Bukittinggi. Sebulan sebelumnya, belasan narapidana menggelar pesta miras dan narkoba di Lapas yang sama.
Baca Juga : DPR, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Substansial
“Sangat memprihatinkan melihat kasus serupa terus berulang tanpa penanganan serius. Jika tidak ada terobosan cepat, masalah ini akan terus terjadi,” tegas Prana, Jumat (9/5/2025).
Kerusuhan di Lapas Muara Beliti diduga dipicu ketidaksetujuan warga binaan terhadap razia ponsel. Meski tidak ada korban jiwa, fasilitas Lapas mengalami kerusakan parah.
Prana mendesak investigasi tuntas dengan membentuk tim khusus. Ia juga meminta pemeriksaan terhadap petugas yang diduga lalai atau terlibat pelanggaran. “Jika terbukti bersalah, beri sanksi tegas untuk efek jera,” ujarnya.
Baca Juga : RI-Singapura Sepakat Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi, Komisi XIII: Pemulangan Paulus Thanos Jadi Ujian
Mantan Wali Kota Lubuklinggau itu juga mendorong peningkatan pengawasan, termasuk pengecekan rutin alat deteksi seperti metal detector dan X-ray.
"Jangan sampai barang terlarang masuk karena alat rusak atau oknum petugas menerima suap,” tegasnya.
Prana menegaskan, sistem pembinaan dan keamanan Lapas harus dievaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kekacauan serupa.
Baca Juga : Rutan Tarutung Gelar Panen Raya Ketahanan Pangan Hasil Budidaya Warga Binaan
Komisi XIII DPR mendesak Kemenkumham mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah berulang di Lapas, termasuk investigasi kerusuhan terbaru, penindakan petugas nakal, dan perbaikan sistem pengawasan.
(cw1/nusantaraterkini.co)
